KEPULAUAN RIAU, Balijani.id | Tim Pembina Samsat Nasional terus mendorong penguatan sinergi dan strategi optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Samsat Kepri bertema “Arah Kebijakan dan Strategi Optimalisasi PKB dan BBNKB serta Penguatan Sinergi Tim Pembina Samsat dalam Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah” di Kepulauan Riau, Senin (5/10/2026).
Kegiatan ini dihadiri Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Komut PT Jasa Raharja Irjen Pol. (Purn) Aan Suhanan, Dirut PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin, Dirops PT Jasa Raharja Ariyandi, Kepala Bapenda Kepri Abdullah, Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Teguh Narutomo, serta jajaran pejabat terkait.
Komisaris Utama Jasa Raharja, Irjen Pol. (Purn) Aan Suhanan, menekankan pentingnya kepatuhan pajak yang berkaitan erat dengan ekosistem keselamatan transportasi. Menurutnya, kepatuhan pembayaran pajak, pengesahan STNK, dan SWDKLLJ menjadi cerminan budaya tertib berlalu lintas.
“Keselamatan transportasi sangat ditentukan oleh kepatuhan, salah satunya pembayaran pajak. Ketika masyarakat patuh terhadap pengesahan STNK dan pembayaran pajak, bisa dipastikan mereka juga patuh pada aturan yang ada,” ujar Aan.
Ia mengungkapkan, tingkat kepatuhan pemilik kendaraan secara nasional saat ini masih di bawah 50 persen. Sementara di Kepri, tingkat kepatuhan tercatat berada di angka 47,24 persen dari total sekitar 800.000 kendaraan.
Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, menambahkan bahwa hingga September 2026 Jasa Raharja telah menyerahkan santunan sebesar Rp2,60 triliun secara nasional, dengan alokasi untuk wilayah Kepri mencapai Rp18,75 miliar.
“Kami tidak hanya melihat angka tersebut, tetapi yang terpenting adalah kehadiran Jasa Raharja dalam ekosistem keselamatan transportasi. Kami terus memperkuat edukasi dan sosialisasi dengan pendekatan yang relevan sesuai karakteristik masyarakat,” kata Awaluddin.
Optimalisasi Layanan dan Sinergi Antar-Daerah
Sementara itu, Sekda Kepri Misni menyatakan bahwa optimalisasi perpajakan di wilayah kepulauan memerlukan pelayanan yang nyaman dan fleksibel. Keberhasilan Samsat tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan, tetapi juga kualitas pelayanan publik.
“Kondisi Kepri sebagai wilayah kepulauan membutuhkan pola pelayanan dan sosialisasi yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Peran pemerintah kabupaten/kota menjadi sangat krusial,” jelas Misni.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, turut menggarisbawahi bahwa PKB dan BBNKB merupakan penyumbang terbesar pendapatan provinsi. Penerapan sistem opsen pajak saat ini menuntut pemerintah kabupaten/kota untuk lebih aktif berkolaborasi karena menerima bagian secara langsung.
Rangkaian kegiatan Rakor ditutup dengan kunjungan lapangan ke Samsat Batam Centre untuk meninjau secara langsung kualitas pelayanan. Melalui sinergi antara Pemprov, Pemkab/Pemkot, Kepolisian, dan Jasa Raharja, Tim Pembina Samsat Nasional berharap kepatuhan masyarakat serta penerimaan daerah terus meningkat secara berkelanjutan.
Kredit Editorial
- Editor: Nyoman Sarjana
