JAKARTA, Balijani.id | Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang baru dibentuk mulai menata kebutuhan pembiayaannya. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, anggaran operasional awal Kemenko tersebut dialokasikan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Suahasil menjelaskan bahwa skema tersebut ditempuh agar operasional Kemenko Hilirisasi dapat segera berjalan seiring dibentuknya kantor dan struktur kelembagaan. Penjelasan ini disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/10/2026).
“Pak Bahlil menangani anggaran dengan sangat baik. Anggarannya berasal dari Kementerian ESDM,” kata Suahasil.
Tata Kelola Anggaran Masih Digodok
Dengan skema ini, pemerintah untuk sementara memanfaatkan struktur anggaran di Kementerian ESDM sembari menyiapkan desain pembiayaan permanen bagi Kemenko Hilirisasi. Pemerintah saat ini tengah menyusun aspek administratif dan tata kelola kelembagaan, termasuk penentuan Bagian Anggaran (BA).
“Tinggal nanti kita tentukan apakah namanya bagian anggaran, tata kelolanya, administrasinya, BA-nya berapa, dan seterusnya. Itu semua sedang dalam proses,” jelas Suahasil.
Sebagai informasi, Kementerian ESDM memiliki pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp27,37 triliun yang telah disetujui Komisi XII DPR RI. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut sekitar 82 persen atau Rp22,51 triliun dari pagu tersebut dialokasikan untuk program strategis dan infrastruktur energi, sementara Rp3,59 triliun untuk belanja operasional dan Rp1,27 triliun untuk program publik nonfisik.
Penggunaan pos ESDM tidak berarti seluruh pagu Rp27,37 triliun dialihkan, melainkan hanya disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan awal kementerian koordinator baru.
Bahlil Rangkap Jabatan Menko dan Menteri ESDM
Penataan anggaran ini berlangsung seiring dengan dinamika struktur pemerintahan di sektor energi. Presiden Prabowo Subianto telah melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM pada 1 Oktober 2026.
Penugasan ganda ini diberikan untuk mempercepat koordinasi dan eksekusi program strategis nasional. Dalam struktur ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi berada di bawah koordinasi Kemenko Hilirisasi.
Kemenko baru ini bertindak sebagai badan koordinatif tanpa mengambil alih fungsi teknis kementerian di bawahnya, guna memastikan percepatan program hilirisasi sumber daya alam dan transisi energi berjalan efisien serta akuntabel.
Kredit Editorial
- Editor: Nyoman Sarjana
