Jakarta, Balijani.id| Gubernur Bali Wayan Koster kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Bali di tingkat nasional. Dalam lawatan padat di Jakarta, Selasa (16/9/2025), ia menggelar serangkaian pertemuan strategis dengan menteri hingga pimpinan DPR RI guna memastikan pemulihan Bali pascabencana banjir sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur.
Pertemuan pertama digelar pukul 09.00 WIB bersama Menteri Hukum dan HAM. Koster menyampaikan usulan pemindahan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kerobokan ke Kabupaten Bangli, sejalan dengan tawaran Bupati Badung. Usulan itu mendapat sambutan positif dari kementerian terkait.
Tidak berhenti di sana, Koster melanjutkan agendanya pada pukul 10.30 WIB dengan menemui Menteri Kesehatan. Ia memperjuangkan bantuan alat kesehatan untuk RSUD Wangaya Denpasar yang rusak akibat banjir.
“RSUD Wangaya merupakan rumah sakit vital bagi warga Denpasar. Kami pastikan pemulihan fasilitas kesehatannya mendapat prioritas,” ujar Koster. Menteri Kesehatan pun berjanji menyalurkan bantuan segera dan bahkan dijadwalkan turun langsung ke Bali pekan depan.
Siang harinya, tepat pukul 12.00 WIB, Koster diterima Ketua Komisi V DPR RI. Dalam forum itu, ia menekankan pentingnya normalisasi Tukad Badung, Tukad Unda, serta sejumlah sungai lain agar Bali tak lagi dilanda banjir serupa.
“Normalisasi sungai adalah langkah mendesak agar banjir serupa tidak kembali terjadi. Kami ingin Bali lebih tangguh menghadapi bencana,” tegas Koster.
Ketua Komisi V langsung menyatakan dukungan penuh dan siap membahasnya bersama Menteri PUPR, sembari mendorong agar ada kunjungan lapangan ke Bali.
Agenda berlanjut pada pukul 13.00 WIB bersama Kepala BPKP. Koster meminta dukungan untuk optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing (PWA) melalui koordinasi dengan Kementerian Imigrasi. Kepala BPKP menyatakan dukungan dan meminta agar usulan resmi segera diajukan.
“Pungutan Wisatawan Asing adalah instrumen penting untuk menjaga kualitas pariwisata Bali. Dukungan penuh pemerintah pusat akan memperkuat efektivitasnya,” tandas Koster.
Serangkaian pertemuan tersebut melengkapi agenda strategis yang sudah digelar sehari sebelumnya, Senin (15/9/2025). Kala itu, Koster menemui Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi serta Menko PMK untuk membahas optimalisasi PWA dan normalisasi sungai pascabencana.
Lewat manuver politik dan diplomasi yang intensif ini, Koster menegaskan bahwa Bali tidak boleh berjalan sendiri. Dukungan penuh pemerintah pusat menjadi kunci agar pulau ini bangkit lebih cepat, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi tantangan ke depan.
[ Editor : Sarjana ]
