Asal Kota: Yogyakarta
Jabatan/Profesi: Guru SMP Muhammadiyah 1 Berbah
Tema: Pendidikan
YOGYAKARTA, BALIJANI.ID | Ada kalimat Presiden Prabowo Subianto yang sepintas terdengar meyakinkan: “Fakta memang menyakitkan, tapi saya akan memimpin dengan fakta.” Kalimat itu disampaikan di hadapan para peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, 6 Agustus 2026. Konteksnya adalah hasil Programme for International Student Assessment (PISA), asesmen internasional yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains siswa berusia 15 tahun.
Prabowo tidak menyangkal data. Ia mengakui kemampuan siswa Indonesia masih tertinggal dari sejumlah negara, termasuk Vietnam, Thailand, Malaysia, Jepang, dan Singapura. Pengakuan itu tentu patut diapresiasi. Pemerintah yang bersedia melihat data apa adanya jauh lebih sehat daripada pemerintah yang memilih menyangkal kenyataan.
Namun, persoalannya bukan semata-mata apakah fakta diakui. Persoalannya adalah bagaimana fakta tersebut dijelaskan kepada publik. Sebab, fakta yang diakui tetapi segera dilunakkan dengan alasan yang menenangkan berisiko kehilangan daya dorongnya sebagai alarm perubahan.
Singapura “Cuma Satu Kota”
Ketika membahas Singapura yang berada jauh di atas Indonesia dalam PISA, Prabowo membawa persoalan pada ukuran negara. Singapura, katanya, hanya berpenduduk sekitar lima juta orang dan “satu kota”. Menteri pendidikannya bahkan dapat berkeliling ke hampir seluruh sekolah dalam waktu sekitar dua jam.
Argumen itu terdengar masuk akal. Indonesia memang negara kepulauan dengan wilayah luas, ribuan pulau, dan lebih dari ratusan ribu satuan pendidikan. Mengelola sistem pendidikan Indonesia jelas tidak sama dengan mengelola negara-kota seperti Singapura. Tetapi masalahnya muncul ketika logika tersebut diuji dengan negara lain.
Vietnam memiliki hampir 100 juta penduduk. Thailand dan Malaysia juga bukan negara-kota. Namun negara-negara tersebut mampu mencatat capaian pendidikan yang lebih baik daripada Indonesia. Artinya, persoalan pendidikan tidak dapat begitu saja disederhanakan menjadi persoalan luas wilayah. Ironisnya, kontradiksi itu justru tampak dalam pidato Prabowo sendiri ketika ia berbicara tentang sepak bola.
Indonesia, negara berpenduduk hampir 300 juta jiwa, gagal menembus Piala Dunia 2026. Sementara Cape Verde, negara kecil dengan penduduk sekitar 500 ribu jiwa, justru berhasil lolos. Dalam konteks sepak bola, Prabowo tidak menerima alasan ukuran negara. Ia meminta Indonesia tidak mencari kambing hitam dan justru mempelajari bagaimana negara kecil tersebut membangun sepak bolanya.
Di sinilah logikanya menjadi janggal. Untuk sepak bola, negara besar bukan alasan kegagalan. Untuk pendidikan, negara besar justru menjadi alasan yang dapat dimaklumi. Jika kalah dari negara kecil harus memicu introspeksi dalam sepak bola, mengapa ketertinggalan pendidikan dari negara yang lebih kecil justru perlu dijelaskan dengan alasan geografis?
Bukan Geografi, Melainkan Stagnasi
Indonesia mengikuti PISA sejak 2000. Selama lebih dari dua dekade, luas wilayah Indonesia tidak tiba-tiba bertambah. Jumlah pulau dan tantangan geografis bukan persoalan baru. Yang berubah adalah kebijakan, kurikulum, pemerintahan, anggaran, serta kualitas pengelolaan pendidikan.
Namun hasilnya? Skor membaca Indonesia pernah mencapai 402 pada 2009, tetapi turun menjadi 371 pada 2018—kembali ke angka yang sama dengan capaian pada 2000. Matematika juga tidak menunjukkan lompatan berarti. Pada 2022, capaian membaca dan matematika masih berada pada tingkat yang menunjukkan betapa panjangnya jalan yang belum ditempuh.
Persoalan yang lebih mencemaskan, hanya sekitar 18 persen siswa Indonesia yang mencapai kecakapan dasar matematika. Dengan kata lain, lebih dari delapan dari sepuluh siswa usia 15 tahun belum mencapai tingkat kemampuan matematika yang dianggap minimal. Ini bukan sekadar cerita tentang negara besar yang kesulitan mengelola wilayah. Ini adalah cerita tentang sistem pendidikan yang terlalu lama berjalan tanpa lompatan berarti.
Selama periode tersebut, Indonesia telah berganti presiden, menteri, program, dan kurikulum. Dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka. Namun perubahan nomenklatur tidak otomatis menghasilkan perubahan kemampuan anak. Jika geografi adalah penyebab utama, mengapa skor pendidikan bergerak naik-turun selama dua dekade, bukan sekadar terus tertinggal secara konsisten?
Mengakui Fakta Belum Cukup
Di sinilah pidato Prabowo layak dibaca lebih kritis. Ia memang tidak menyangkal fakta. Tetapi fakta yang diakui segera diberi bantalan: skor rendah disebut sebagai kenyataan, tetapi publik diminta tidak terlalu khawatir. Penilaian internasional diterima, tetapi seolah hanya menggambarkan “cara orang luar melihat kita”. Ketertinggalan dari Singapura dijelaskan melalui ukuran negara.
Cara seperti ini tidak sama dengan penyangkalan terbuka. Justru karena lebih halus, ia lebih sulit dikenali. Masalahnya, pengakuan fakta tanpa konsekuensi kebijakan hanya menghasilkan satu hal: kesadaran tanpa perubahan. Prabowo bukan pengamat yang berdiri di luar sistem. Ia adalah presiden. Ia memiliki kewenangan atas arah kebijakan, anggaran, pembangunan sekolah, distribusi guru, serta prioritas pendidikan nasional.
Karena itu, ketika presiden mengatakan, “kita terima ini sebagai koreksi”, publik berhak bertanya: koreksi seperti apa? Targetnya berapa? Kapan harus tercapai? Siapa yang bertanggung jawab?
Investasi pendidikan tentu penting. Perbaikan gedung sekolah juga penting. Tetapi mutu pendidikan tidak ditentukan oleh tembok sekolah semata. Ada kualitas guru, distribusi tenaga pendidik, kualitas pembelajaran, kesenjangan sosial-ekonomi, literasi, numerasi, kurikulum, serta ketimpangan antarwilayah.
Bahkan kesenjangan di dalam Indonesia sendiri memperlihatkan bahwa masalahnya bukan semata-mata ukuran negara. Beberapa daerah mampu mencatat kemampuan membaca jauh di atas rata-rata nasional. Dengan demikian, persoalannya bukan apakah Indonesia terlalu besar. Persoalannya adalah mengapa negara sebesar Indonesia belum mampu memastikan standar pendidikan yang layak bagi semua anaknya.
Ujian Sesungguhnya Ada Setelah Pidato
Kalimat “fakta memang menyakitkan” terdengar gagah. Tetapi fakta tidak membutuhkan keberanian untuk sekadar disebutkan. Fakta membutuhkan keberanian untuk ditindaklanjuti.
Presiden boleh mengatakan Indonesia tertinggal. Presiden boleh mengakui PISA sebagai koreksi. Tetapi setelah itu harus ada target, kebijakan, indikator, dan tenggat waktu yang memungkinkan publik menilai apakah negara benar-benar berubah.
Sebab, anak-anak Indonesia tidak hidup di dalam grafik PISA. Mereka hidup di dalam kelas. Mereka berhadapan dengan guru, buku, kurikulum, fasilitas, lingkungan keluarga, dan kesempatan belajar yang tidak selalu sama.
Karena itu, pertanyaan terpenting bukan lagi apakah skor PISA Indonesia rendah. Kita sudah tahu jawabannya. Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa lama lagi kita akan menjelaskan ketertinggalan itu sebelum benar-benar memperbaikinya?
Mengakui fakta adalah langkah pertama. Menolak mencari alasan adalah langkah kedua. Dan mengubah fakta menjadi kebijakan yang menghasilkan perubahan adalah ujian sesungguhnya.
Jika tidak, “memimpin dengan fakta” hanya akan menjadi kalimat yang terdengar indah di Istana, sementara generasi berikutnya kembali menunggu pemerintah berikutnya untuk menjelaskan mengapa mereka masih tertinggal.
Kredit Editorial
- Penulis: Karunia Kalifah Wijaya
- Editor: Nyoman Sarjana
