JEMBRANA, Balijani.id — Pemerintah Provinsi Bali bersama PT PLN (Persero) resmi menyepakati kerja sama strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berbasis energi baru terbarukan (EBT). Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.
Momentum bersejarah ini disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang didampingi Gubernur Koster saat meninjau lokasi Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Site Gilimanuk, usai meresmikan sekaligus melakukan groundbreaking proyek ramah lingkungan tersebut. Turut hadir dalam jajaran pendamping antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, serta jajaran pemerintah daerah Kabupaten Jembrana.
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Prabowo atas pengalokasian program nasional PLTS ke Pulau Dewata, di mana Bali mendapatkan alokasi hingga 1.000 GWp untuk tahap awal dari total program 100 GWp. Menurut Koster, keberadaan proyek ini sejalan dengan peta jalan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih yang telah dituangkan dalam Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019 serta Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun.
“Program ini sebenarnya sudah kami rancang sejak 2019, namun sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Hari ini menjadi momentum tepat setelah diluncurkan oleh Bapak Presiden. Tugas kami di daerah adalah menyiapkan pembebasan lahan-lahan negara yang tidak produktif agar dapat difungsikan secara optimal demi kemandirian energi Bali,” ujar Gubernur Koster.
Ia menambahkan, pengoperasian PLTS tidak hanya memangkas ketergantungan pada BBM impor dan menekan biaya produksi kelistrikan, tetapi juga memperkuat pencitraan pariwisata Bali di tingkat dunia melalui dukungan ekosistem lingkungan yang hijau dan bersih.
Sementara itu, Dirut PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa proyek ini menjadi percontohan transisi energi nasional. Melalui alokasi tahap awal sebesar 1.000 GWp di Bali, sistem kelistrikan daerah akan bertransformasi dari energi fosil yang mahal dan berbasis bahan bakar impor menuju energi bersih domestik yang efisien.
“Akselerasi ini membutuhkan sinergi erat antara Pemerintah Pusat dan Pemprov Bali, khususnya dalam penyediaan lahan. Kerja sama ini memastikan pariwisata Bali terus bertumbuh dan ditopang oleh pasokan energi hijau yang lebih andal, bersih, dan ekonomis,” pungkas Darmawan.
