Denpasar, Balijani.id| Pungutan Wisatawan Asing (PWA) terus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali sebagai sumber pembiayaan utama pembangunan daerah. Gubernur Bali Wayan Koster menekankan bahwa optimalisasi pemungutan PWA tidak bisa berjalan maksimal tanpa keterlibatan seluruh pelaku pariwisata.
Hingga 14 Agustus 2025, realisasi PWA tercatat mencapai Rp229,72 miliar dari 1.531.476 wisatawan asing yang telah membayar, dengan tingkat kepatuhan baru sekitar 34 persen. Jika kondisi ini berlanjut, proyeksi penerimaan PWA sampai akhir 2025 diperkirakan hanya Rp360 miliar, sedikit lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya.
Namun, Koster optimistis potensi penerimaan dapat meningkat signifikan jika seluruh sektor pariwisata terlibat aktif, mulai dari hotel, vila, homestay, biro perjalanan, hingga pengelola daya tarik wisata. Dengan sinergi bersama, ia memperkirakan penerimaan bisa melampaui Rp600 hingga Rp700 miliar tahun ini.
“Kalau semua bergerak bersama, saya yakin capaian kita bisa tembus Rp600 sampai Rp700 miliar tahun ini. Itu sudah cukup membiayai berbagai kebutuhan pembangunan Bali,” ujar Koster saat pengarahan percepatan pelaksanaan PWA di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Centre Denpasar, Jumat (15/8/2025).
Untuk mendorong partisipasi, Pemprov Bali menyiapkan skema insentif hingga tiga persen dari total transaksi PWA bagi pihak yang membantu pemungutan. Koster menilai mekanisme ini memberikan keuntungan tambahan bagi pelaku usaha pariwisata.
“Setiap hotel atau vila yang memfasilitasi pembayaran akan dihitung. Imbal jasa ini bisa menjadi tambahan keuntungan yang lumayan,” jelasnya.
Dana PWA nantinya dialokasikan untuk mendukung desa adat, perlindungan budaya dan lingkungan, pengelolaan sampah, peningkatan pariwisata berbasis budaya, hingga pembangunan infrastruktur strategis. Menurut Koster, jika penerimaan dapat mencapai Rp700 miliar ditambah kontribusi 10 persen pajak hotel dan restoran dari Badung, Gianyar, dan Denpasar, maka seluruh infrastruktur strategis Bali bisa dituntaskan pada periode 2026–2029.
“Maka dari 2026 sampai 2029, semua infrastruktur strategis bisa selesai. Kapasitas pariwisata naik, ekonomi Bali juga naik, daya saing kuat, kualitas terjaga, dan keberlanjutan Bali tetap kokoh,” tegasnya.
Koster pun menutup dengan ajakan untuk menjaga semangat kebersamaan dalam membangun Bali.
“Kalau pariwisatanya bagus, otomatis lapangan kerja bertambah, bisnis meningkat, pendapatan naik. Tapi ini tidak bisa hanya dibebankan ke pemerintah. Semua harus bergerak bersama,” pungkasnya.
[ Editor : Sarjana ]
