BADUNG, Balijani.id | Presiden RI V yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri, meninjau langsung kondisi abrasi di Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Minggu (11/10/2026) siang.
Dalam peninjauan tersebut, Megawati didampingi oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta. Kehadiran para tokoh ini sekaligus memperkuat dorongan sinergi lintas sektor dalam menyelamatkan kawasan pesisir Bali yang kian tergerus gelombang.
Dorong Penanganan Terpadu Berbasis Kepulauan
Megawati menekankan bahwa penanganan abrasi tidak bisa dilakukan secara parsial atau sepotong-sepotong. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian, lembaga riset, akademisi, hingga pemerintah daerah, harus memahami karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
-
Karakteristik Negara Kepulauan: “Orang-orang pintar di lembaga, kementerian, harus memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi jangan berpikir seperti menangani benua atau daratan kontinental,” tegas Megawati.
Ia mengingatkan agar ego sektoral dikesampingkan dan diganti dengan kolaborasi berbasis ilmu pengetahuan. Tidak hanya itu, Megawati juga mendorong integrasi kearifan lokal Bali, yakni filosofi Tri Hita Karana, sebagai landasan moral dalam menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam pesisir.
Di tengah ancaman perubahan iklim global—seperti pemanasan global (global warming) dan pencairan es di kutub—solusi konkret melalui riset dan inovasi teknologi dinilai menjadi kunci utama keberlanjutan wilayah pesisir ke depan.
Abrasi Pantai Kuta Ancam Pariwisata dan Infrastruktur
Kondisi abrasi di Pantai Kuta pada tahun 2026 kian mengkhawatirkan akibat hantaman cuaca ekstrem dan gelombang laut yang kuat. Laju kemunduran garis pantai diperkirakan mencapai 1,9 meter per tahun, membuat area berpasir putih yang menjadi daya tarik wisatawan semakin menyempit.
Terjangan ombak tinggi turut merusak sejumlah fasilitas publik, seperti jalur pejalan kaki, tembok pembatas, hingga area aktivitas pedagang. Mengingat Pantai Kuta merupakan ikon pariwisata strategis penggerak ekonomi masyarakat, penanganan berkelanjutan menjadi sebuah keharusan mendesak.
Komitmen Pemerintah Lanjutkan Pengamanan Pantai
Menanggapi persoalan tersebut, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antarlembaga, Triono Junoasmono, memaparkan bahwa pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur pengaman pantai, seperti pembangunan pemecah gelombang (breakwater) di kawasan selatan Pantai Kuta oleh Balai Wilayah Sungai bersama pemda.
Triono mengungkapkan, dari total lebih dari 1.300 kilometer garis pantai di Bali, sekitar 30 persen di antaranya telah terdampak abrasi. Pemerintah saat ini masih memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk menangani sekitar 85 kilometer garis pantai yang tersisa.
-
Koordinasi Lintas Sektor: “Dari 30 persen garis pantai di Bali yang terkena abrasi, kami masih menyisakan PR sepanjang 85 kilometer untuk ditangani. Mudah-mudahan dengan kunjungan Ibu Ketua Dewan Pengarah BRIN dan pihak terkait lainnya, koordinasi bisa diperkuat dan segera diselesaikan,” ujar Triono.
Kunjungan peninjauan di pesisir Kuta ini turut dihadiri oleh Wakil Kepala BRIN Prof. Amarulla Octavian, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, serta Wakil Gubernur Badung Bagus Alit Sucipta. (Catatan redaksi: Terdapat penyesuaian nama jabatan pendamping dalam kunjungan sesuai sumber resmi).
Kredit Editorial
- Editor: Nyoman Sarjana
