Yogyakarta, Balijani.id ~ Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya untuk mengubah sistem layanan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi lebih cepat, terukur, dan bebas dari pungutan liar (pungli). Hal ini disampaikan Nusron saat memberikan pengarahan kepada peserta ujian PPAT di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Gamping, Sleman, Yogyakarta, Selasa (17/12/2024).
“Jadi rakyat kalau ngurus sertifikasi tanah atau land planner, biasanya lama dan biayanya mahal. Kami bertekad bagaimana layanan itu harus menjadi lebih cepat, biayanya terukur, dan tidak ada pungli,” ujar Nusron di hadapan peserta ujian.
Nusron menjelaskan, langkah transformasi layanan PPAT akan fokus pada dua hal utama, yaitu sistem dan sumber daya manusia (SDM). Pada aspek sistem, digitalisasi menjadi andalan utama. Nusron memaparkan bahwa dokumen seperti Akta Jual Beli (AJB) akan dimonitor secara digital melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin).
“Jadi kita akan link-an gagasannya nanti. AJB dan akta-akta yang disusun akan termonitor secara online di pusdatin sehingga semuanya akan ketahuan,” jelasnya.
Digitalisasi ini, menurut Nusron, adalah cara untuk mencegah pungli yang kerap terjadi di lapangan. Ia menyoroti praktik yang sering menambah biaya tidak resmi.
“Kadang-kadang di lapangan ini terjadi penyalahgunaan. Yang terjadi bukan 2S (sistem dan SDM), tapi 2SP. Sistem, sistem ditambah pinten (berapa biayanya). Nah, ini yang kami tidak inginkan,” tegasnya.
Selain itu, Nusron juga berencana meningkatkan kualitas SDM PPAT melalui rotasi penugasan di berbagai daerah. Ia ingin menghindari PPAT terlalu lama berada di satu wilayah sehingga terjebak dalam zona nyaman.
Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menunjukkan ketidakseragaman biaya dan pelayanan PPAT menjadi salah satu alasan Nusron mendorong evaluasi penempatan.
“KPK menemukan bahwa biaya dan pelayanan PPAT tidak seragam. Ada yang tinggi sekali, ada yang rendah sekali. Karena itu, kami mempertimbangkan untuk terus merotasi masa penempatan PPAT, sehingga tidak ada comfort zone,” tandasnya.
Langkah-langkah tegas ini menunjukkan keseriusan Nusron Wahid dalam membersihkan pungli di lingkungan PPAT, demi menciptakan pelayanan agraria yang lebih baik dan terpercaya.
[ Editor : Sarjana ]
Sumber : financedetik.com
