BADUNG, Balijani.id | Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi aksi iklim yang tidak sekadar berfokus pada penurunan emisi, melainkan juga memicu pertumbuhan ekonomi hijau (green economy). Langkah strategis tersebut dirancang selaras dengan kearifan lokal melalui filosofi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Hal tersebut dipaparkan Gubernur Bali, Wayan Koster, saat menyampaikan prasaran bertajuk “Aksi Iklim Bali: Regulasi, Implementasi, dan Peluang Kolaborasi” dalam ajang Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Selasa (8/9/2026).
Gubernur Koster menegaskan bahwa Nangun Sat Kerthi Loka Bali merupakan fondasi utama dalam menjaga keharmonisan alam beserta isinya, baik secara niskala (spiritual) maupun sekala (fisik). Dalam kerangka ini, aksi iklim di Pulau Dewata mengintegrasikan tiga pilar utama: Manusia, Alam, dan Kebudayaan Bali.
“Bali ingin membuktikan bahwa menjaga kelestarian alam bukan penghambat pertumbuhan ekonomi. Justru dengan merawat alam, kita membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Koster.
Pemetaan Aset Ekologis Berdaya Saing Ekonomis
Dalam pemaparannya, Gubernur Koster merincikan sejumlah aset iklim konkret yang kini dimiliki Bali sebagai modal penguatan ekonomi hijau:
-
Energi Terbarukan: Total kapasitas PLTS terpasang telah mencapai ~45 MWp, didukung adopsi 17.225 unit kendaraan listrik (roda dua dan empat), serta jaringan 302 unit SPKLU di sembilan kabupaten/kota.
-
Karbon Biru (Blue Carbon): Bali mengelola 2.330 hektare ekosistem mangrove (88 persen berkategori lebat) dan 1.307 hektare padang lamun yang potensial dikembangkan menjadi blue carbon credit.
-
Karbon Sektor Pertanian: Luas lahan sawah berbasis sistem pertanian organik mencapai 52.909 hektare (82 persen dari total luas sawah), menjadi basis kuat pengembangan soil carbon dan biodiversity credits.
-
Sektor Kehutanan: Memiliki kawasan hutan seluas 131.171 hektare—terdiri atas 96.688 hektare hutan lindung dan 26.396 hektare kawasan konservasi—yang berfungsi vital menjaga keanekaragaman hayati sekaligus penyerapan karbon.
Tiga Peluang Kolaborasi Strategis
Untuk mengoptimalkan potensi ekologis tersebut, Pemprov Bali secara resmi membuka ruang kolaborasi bernilai ekonomi (bankable) bagi investor, akademisi, pengembang proyek, hingga lembaga sertifikasi internasional pada tiga bidang utama:
-
Karbon Biru (Blue Carbon): Pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove serta padang lamun.
-
Karbon Pertanian (Agricultural Carbon): Ekspansi pertanian organik dan optimalisasi kandungan karbon tanah (soil carbon).
-
Energi Surya (Solar Energy): Pembangunan PLTS skala besar dengan target awal 300 MWp, yang diproyeksikan bertahap hingga 700–1.200 MWp guna mendukung penerbitan Renewable Energy Certificate (REC) dan kredit karbon.
Kendati demikian, Koster menggarisbawahi bahwa seluruh skema kerja sama wajib berada dalam koridor regulasi Pemprov Bali demi menjamin transparansi, kepastian hukum, serta kepastian bahwa nilai manfaat ekonominya kembali kepada masyarakat Bali.
Dukungan Mitra Karbon Internasional
Langkah responsif Pemprov Bali mendapat apresiasi positif dari Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA), Rob Raffael Kardinal. Pihaknya menilai Bali memiliki keunggulan komparatif berupa kombinasi regulasi yang adaptif, nilai budaya, kekayaan alam, dan partisipasi publik.
“Bali bukan hanya berpotensi menghasilkan kredit karbon, tetapi juga berpeluang menjadi percontohan global dalam mengintegrasikan carbon credit dan biodiversity credit yang memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga,” ungkap Rob.
Rob menambahkan, ICCBA siap memfasilitasi dan mempertemukan Pemprov Bali dengan mitra-mitra strategis, baik tingkat nasional maupun internasional, agar potensi iklim di Bali dapat direalisasikan menjadi proyek konkret berstandar global yang dapat direplikasi oleh kawasan lain.
Kredit Editorial
- Editor: Nyoman Sarjana
