DENPASAR, Balijani.id | Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungannya terhadap penguatan tata kelola Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Tim Penggerak PKK, dan Posyandu. Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah.
Dukungan tersebut disampaikan Koster saat Pembukaan Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah yang berlangsung di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, Kamis (22/10/2026).
Gubernur Koster menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi lintas daerah ini karena dinilai penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam menjalankan program-program yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan kegiatan berskala nasional ini juga memberi dampak positif bagi sektor pariwisata Bali.
“Bagi kami di Bali, setiap tamu adalah rezeki. Setiap orang yang menginap di hotel tentu memberikan pemasukan bagi industri perhotelan dan turut menggerakkan perekonomian lokal. Kegiatan seperti ini juga mendukung peningkatan kunjungan wisatawan domestik ke Bali,” ujar Koster.
Komitmen Anggaran Rp30 Miliar
Sebagai bentuk komitmen nyata terhadap penguatan ketiga lembaga tersebut, Pemprov Bali mengalokasikan anggaran masing-masing sebesar Rp10 miliar untuk Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu, dengan mengacu pada arahan kebijakan pemerintah pusat. Ketiganya dinilai memiliki peran vital dalam menghidupkan aktivitas ekonomi kreatif, sosial, dan kesehatan masyarakat di akar rumput.
Sementara itu, Ketua Harian Dekranas sekaligus Ketua Umum TP PKK dan TP Posyandu, Ny. Tri Tito Karnavian, menegaskan pentingnya akuntabilitas dan keseriusan dalam mengelola ketiga lembaga ini.
“Ini bukan kegiatan main-main, karena ada regulasi resmi yang menjadi dasar pelaksanaan serta mekanisme pengawasan ketat terhadap kegiatan ketiga lembaga ini,” tegas Ny. Tri Tito Karnavian.
Ia juga menyampaikan bahwa TP Posyandu bakal menjalin kerja sama strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Kerja sama ini ditujukan untuk memperkuat edukasi gizi dan kesehatan keluarga, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak demi mencegah stunting.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Solusi Konkret
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Bernhard E. Rondonuwu, menambahkan bahwa penguatan tata kelola lembaga-lembaga ini sangat mendesak. Berbagai persoalan seperti penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, hingga pemberdayaan perajin daerah membutuhkan pendekatan kolaboratif lintas sektor yang terintegrasi.
Rapat koordinasi di Bali ini diikuti oleh perwakilan dari 178 kabupaten/kota di wilayah Indonesia Bagian Tengah, mengikutsertakan unsur Dekranasda, TP PKK, Posyandu, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Melalui pertemuan ini, hasil koordinasi diharapkan dapat langsung diterjemahkan ke dalam program kerja dan penganggaran daerah secara konkret, terukur, dan tepat sasaran. Kegiatan di Bali ini sekaligus menjadi penutup dari rangkaian tiga pertemuan nasional penguatan tata kelola di Indonesia, yang hasilnya menjadi pijakan utama sinergi pusat dan daerah ke depan.
Kredit Editorial
- Editor: Nyoman Sarjana
