JEMBRANA, Balijani.id | Indonesia mencetak sejarah baru dalam transisi energi hijau nasional. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Nasional berkapasitas total 100 GWp (100.000 MWp) yang berpusat di Kabupaten Jembrana, Bali, pada hari Selasa ( Anggara, Wage ,Matal ) 25 Agustus 2026.
Dalam program strategis nasional tersebut, Provinsi Bali mendapatkan alokasi kuota awal sebesar 1.000 MWp. Angka ini berpotensi melonjak hingga 1.500 MWp setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyetujui tambahan kuota sebagai bentuk apresiasi atas komitmen cepat Pemerintah Provinsi Bali dalam penyediaan lahan produktif maupun non-produktif seluas 1.500 hektar.
Peresmian berskala nasional ini dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan TNI/Polri, serta jajaran direksi BUMN, antara lain Menko Perekonomian, Menteri ESDM, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Koperasi, Mensesneg, Seskab, Kapolri, Wakil Panglima TNI, Direktur Utama PT PLN (Persero), dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero).
Usai prosesi peresmian, Presiden Prabowo melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan fisik PLTS berkapasitas 321 MWp di atas lahan seluas 321 hektar di Jembrana. Pada tahap awal per 25 Agustus 2026, telah terbangun instalasi unit 1 MWp di atas lahan 1 hektar. Pengerjaan skala besar dijadwalkan berlanjut pada September 2026 dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada September 2027 mendatang.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa Pemprov Bali berkomitmen penuh mendukung pembebasan lahan di tiga wilayah utama, yakni Kabupaten Jembrana, Buleleng, dan Karangasem. Menurutnya, program ini sejalan dengan regulasi daerah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, Perda Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun (2025–2025), serta visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
“Dengan hadirnya PLTS 1.000 MWp ini, ditopang oleh pembangunan pembangkit listrik berbasis gas sebesar 1.550 MW, Bali diproyeksikan mencapai kemandirian energi bersih paling lambat pada tahun 2030,” ujar Wayan Koster.
Proyek ini menjadikan Pulau Dewata sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan kapasitas terbesar. Selain mengakhiri ketergantungan pada bahan bakar fosil dan bahan bakar impor, pemanfaatan sinar matahari ini dipastikan menekan biaya listrik masyarakat, menjaga lingkungan tetap asri, serta meningkatkan daya saing pariwisata Bali di kancah global.
Keputusan strategis penetapan alokasi kuota Bali ini dicapai secara kilat melalui kesepakatan antara Gubernur Bali, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo pada Sabtu malam (22/8/2026), yang kemudian langsung mendapatkan persetujuan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (23/8/2026).
Mewakili seluruh masyarakat Bali, Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto, jajaran Kementerian ESDM, dan PT PLN (Persero) atas dedikasi nyata menghadirkan masa depan energi yang bersih dan berkelanjutan bagi generasi penerus Bali.
Kredit Editorial
- Editor: Nyoman Sarjana
