KARANGASEM, Balijani.id | Praktik mark-up, pengadaan fiktif, hingga modus terselubung seperti permintaan fasilitas tiket liburan menjadi sorotan tajam dalam Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Karangasem Tahun 2026.
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Setya Budi Arijanta, memperingatkan seluruh pelaku pengadaan agar tidak bermain-main dengan anggaran negara. Ia menegaskan bahwa di era digital, seluruh jejak penyimpangan kini semakin mudah diungkap.
Pesan menohok tersebut disampaikan Setya Budi saat menjadi narasumber dalam Rakor UKPBJ yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, di Ballroom Kawasan Suci Pura Besakih, Kamis (9/7).
Integritas adalah Fondasi, Sistem Digital Minim Celah
Dalam paparannya, Setya Budi Arijanta menekankan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam proses pengadaan pemerintah. Melalui sistem digitalisasi, seluruh alur transaksi kini terpantau secara transparan.
“Tolong dijaga, tidak boleh ada yang harganya mark-up, tidak boleh ada yang menerima uang, tidak boleh ada yang fiktif. Tidak boleh ada yang palsu. Menerima untungnya kebangetan, malaknya kebangetan,” tegas Setya Budi.
Ia juga menyinggung fenomena gratifikasi yang kerap disamarkan dalam bentuk permintaan fasilitas kepada rekanan (pihak ketiga). Setya Budi mengingatkan, tiadanya bukti administrasi fisik bukan berarti tindakan tersebut aman dari radar pengawasan.
“Misalnya saya mau liburan, minta tiket. Supaya enggak ada bukti, tanpa teken. Zaman digitalisasi itu pasti ketahuan, tidak mungkin enggak. Tahu-tahu beli mobil, tetangganya lapor. Mark-up, fiktif, terima uang—hindari itu. Itu selalu jadi pegangan saya,” tambahnya.
Komitmen Pemkab Karangasem Wujudkan Tata Kelola Bersih
Merespons hal tersebut, Wakil Bupati Karangasem Pandu Prapanca Lagosa menegaskan bahwa rakor ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pemkab Karangasem berkomitmen membangun sistem pengadaan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Melalui forum ini, pemerintah daerah ingin memastikan setiap proses pengadaan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus meminimalkan potensi pelanggaran hukum sejak dini.
Selain membahas dinamika regulasi, forum ini juga menggarisbawahi pentingnya membangun budaya kerja yang berintegritas tinggi di lingkungan aparatur sipil negara (ASN). Penguatan sinergi ini diharapkan mampu menjawab tantangan transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga pengelolaan anggaran publik menjadi lebih profesional, efisien, dan tepat sasaran.
Sebagai informasi, kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh:
-
Jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Karangasem
-
Kepala UKPBJ se-Provinsi Bali
-
Jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
-
Perwakilan Kejaksaan Negeri Karangasem
-
BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan Karangasem
-
Para mitra strategis penyedia barang dan jasa
Sumber: Forkompinda Kabupaten Karangasem
[ Editor : Sarjana ]
Kredit Editorial
- Editor: Nyoman Sarjana
