Buleleng, Balijani.id | Gelombang kritik dan kajian akademis dari mahasiswa kembali masuk ke ruang parlemen daerah. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, SM, menerima audiensi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (DPM FHIS) Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) di Gedung DPRD Buleleng, Senin (22/6/2026). Pertemuan ini membahas dua isu strategis: RUU Polri dan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Audiensi tersebut digelar sebagai tindak lanjut surat permohonan dari DPM FHIS Undiksha yang ingin menyampaikan hasil kajian akademis sekaligus membuka ruang dialog dengan lembaga legislatif daerah terkait kebijakan publik yang berdampak luas di masyarakat.
Ketua DPM FHIS Undiksha, Carles Parlindungan Hakefa, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari upaya mahasiswa untuk mengawal kebijakan negara agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Ia menegaskan bahwa hasil kajian mereka berfokus pada isu RUU Polri dan kebijakan penyesuaian harga BBM.
“Tujuan audiensi terkait hasil kajian akademis dari DPM FHIS berkaitan dengan RUU Polri dan kebijakan BBM, menyerap informasi serta membangun komunikasi konstruktif dalam mengawal kebijakan publik yang berpihak pada rakyat,” ujar Carles Parlindungan Harefa.
Dalam forum tersebut, mahasiswa turut memaparkan sejumlah pandangan kritis serta keresahan publik terkait disahkannya RUU Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dan dampak kebijakan penyesuaian harga BBM yang dinilai berpengaruh langsung terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Dilema Kebijakan Nasional dan Dampak di Daerah
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, menegaskan bahwa meskipun kebijakan tersebut berada di ranah nasional, suara masyarakat daerah tetap memiliki ruang untuk disampaikan. Ia menyatakan komitmen DPRD Buleleng untuk meneruskan aspirasi dan hasil kajian tersebut ke tingkat legislatif yang lebih tinggi.
Selain itu, isu penyesuaian harga BBM menjadi salah satu poin utama dalam diskusi. Ketua DPRD menjelaskan bahwa kondisi global, termasuk dinamika geopolitik, turut memengaruhi pasokan energi dan berdampak pada meningkatnya beban subsidi serta fluktuasi nilai tukar rupiah.
“Dampaknya tentu sangat dirasakan oleh masyarakat. Kenaikan harga BBM berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, hingga berbagai sektor ekonomi lainnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat,” ujar Ngurah Arya.
Terkait usulan mahasiswa mengenai pengawasan distribusi BBM agar tepat sasaran, pihak DPRD mengakui bahwa implementasinya di lapangan tidak mudah dan masih memiliki sejumlah tantangan teknis serta potensi penyimpangan. Meski demikian, ia menekankan pentingnya pengawasan yang melibatkan berbagai pihak secara bersama-sama.
Apresiasi Terhadap Dialog Akademis
Di akhir pertemuan, Ketua DPRD Buleleng menyampaikan apresiasi terhadap sikap kritis dan kajian akademis yang dibawa mahasiswa DPM FHIS Undiksha. Ia menilai ruang dialog seperti ini menjadi bentuk partisipasi demokrasi yang sehat, karena aspirasi disampaikan secara argumentatif tanpa harus melalui aksi turun ke jalan.
Pertemuan ini ditutup dengan harapan agar komunikasi antara mahasiswa dan lembaga legislatif terus terjalin, sehingga setiap kebijakan publik dapat dikawal secara kritis, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
[Editor: Sarjana]
Kredit Editorial
- Editor: Nyoman Sarjana
