Jakarta, Balijani.id – Pemerintah menerapkan kebijakan menaikkan harga barang. Kebijakan tersebut mendapat kritik dari Partai Demokrat, karena dinilai tidak memperhatikan kondisi masyarakat yang kesulitan akibat pandemic Covid-19.
Disampaikan koordinator juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, di tengah kesulitan masyarakat akibat pandemi Covid-19, seharusnya pemerintah tidak menaikkan harga-harga barang dan pajak, karena sangat membebani masyarakat.
“Pemerintah malah menaikkan berbagai kebutuhan penting lainnya bagi rakyat, seperti gas, bahan bakar minyak, dan pajak, yang semakin membebani rakyat yang sedang sulit kondisinya,” kata Herzaky melalui siaran pers, Senin (17/5/2022).
Tegas Herzaky, diperlukan adanya komitmen serius untuk memperbaiki ekonomi, terutama pengangguran yang muncul akibat pandemi. Bukan malah menaikkan harga barang dan pajak.
“Itu sama saja menimbulkan masalah baru,” ungkap Herzaky.
Sebut Herzaky, selama ini tidak ada kebijakan yang efektif untuk memulihkan perekonomian Indonesia.
“Tidak ada kebijakan yang efektif. Terakhir pelarangan ekspor minyak sawit, malah menimbulkan masalah baru dan membuat rakyat kecil kehilangan pendapatan,” ujarnya.
Herzaky mengungkapkan, seharusnya kabinet kompak, tidak membahas isu-isu lain yang tidak memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi rakyat.
Pemerintah, kata dia, jangan sibuk memikirkan kepentingan untuk mengamankan, apalagi melanggengkan kekuasaan.
Herzaky juga mengungkapkan, berdasarkan survey Indikator Politik Indonesia, yang dirilis pada Minggu (15/5), tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintah cenderung menurun ke angka 58,1 persen.
( 001/BJ/red )
