Jakarta, Balijani.id | Gubernur Bali, Wayan Koster, meminta seluruh jajaran pemangku kebijakan untuk membenahi secara total akurasi data penerima bantuan sosial (bansos). Langkah ini dinilai mutlak dilakukan agar penyaluran bantuan di lapangan benar-benar tepat sasaran.
Penegasan tersebut disampaikan secara langsung saat membuka agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) Agen Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial Provinsi Bali yang digelar secara daring melalui platform Zoom Meeting, pada Selasa (26/5/2026) pagi.
Dalam arahannya, Gubernur Koster menekankan bahwa digitalisasi bantuan sosial merupakan langkah taktis dan strategis untuk memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan di Pulau Dewata. Menurutnya, tingkat validitas draf data menjadi faktor utama agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat menerima haknya secara adil, merata, dan transparan.
“Draf data penerima harus dibenahi dan divalidasi dengan baik. Hal ini penting supaya bantuan sosial tepat sasaran serta tidak memicu polemik atau persoalan sosial di tengah masyarakat,” tegas Koster yang mengikuti jalannya virtual meeting dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta.
Program digitalisasi bansos di Bali ini merupakan bagian dari akselerasi transformasi digital nasional yang tengah didorong oleh pemerintah pusat. Koster menyebutkan bahwa Bali berhasil terpilih menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang dijadikan percontohan (pilot project) pelaksanaan pemerintahan berbasis digital, khususnya dalam ekosistem penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan.
“Bali bersyukur menjadi satu-satunya provinsi yang dipercaya sebagai percontohan pelaksanaan pemerintahan berbasis digital terkait dengan proses dan mekanisme bantuan sosial, khususnya pada penyaluran program PKH serta bantuan pangan non-tunai,” urai Gubernur Bali tersebut.
Siapkan Ribuan Agen Digitalisasi di Lapangan
Guna mendukung kelancaran program percontohan tersebut, sebanyak 8.416 agen digitalisasi bantuan sosial telah disiagakan dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota se-Bali. Para agen lapangan ini nantinya mengemban tugas krusial untuk mendampingi serta membantu masyarakat dalam proses pengajuan bansos secara digital, mulai dari PKH hingga berbagai klaster bansos lainnya.
“Di Bali, kita telah menyiapkan sebanyak 8.416 agen. Mereka inilah yang akan menjadi ujung tombak di lapangan untuk membantu masyarakat dalam mengajukan permohonan PKH maupun bantuan-bantuan sosial kedaruratan yang lainnya,” jelasnya merinci.
Koster menambahkan, draf transformasi digital yang saat ini diterapkan pada sektor jaminan sosial ke depan akan terus dikembangkan secara lebih luas dan komprehensif ke dalam sistem tata kelola birokrasi pemerintahan di Bali.
“Ke depan, draf ini akan kita perluas menjadi penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital secara utuh dan komprehensif, jadi penerapannya tidak terbatas hanya pada urusan bantuan sosial saja,” katanya.
Oleh karena itu, ia menginstruksikan kepada seluruh agen yang mengikuti bimtek untuk benar-benar memahami draf tugas dan tanggung jawab mereka secara detail, terukur, serta wajib mengasah kemampuan komunikasi publik yang persuasif kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
“Kita harus memastikan setiap agen memahami tugasnya secara detail dan terukur, serta mampu berkomunikasi dengan baik dengan warga. Sebab, masyarakat yang menjadi sasaran penerima bantuan ini mayoritas berada di kawasan pedesaan,” tegasnya.
Untuk menyukseskan program nasional ini, Koster kembali mewanti-wanti agar validitas draf data penerima bansos bersifat akurat. Menurutnya, akurasi data merupakan instrumen paling mendasar untuk menuntaskan angka kemiskinan ekstrem di Bali secara efektif. Untuk itu, diperlukan sinergi vertikal yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga jajaran pemerintah kabupaten/kota.
Bappenas Apresiasi Komitmen Pemprov Bali
Di sisi lain, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Tirta Sutedjo, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen penuh dan konsistensi yang ditunjukkan Gubernur Bali dalam menyukseskan uji coba digitalisasi bantuan sosial ini.
Ia mengungkapkan bahwa Provinsi Bali menjadi daerah yang sangat progresif karena melaksanakan uji coba digitalisasi ini dengan melibatkan seluruh wilayah kabupaten/kota secara serentak. Keberhasilan draf program di Bali ini nantinya akan diadopsi sebagai draf rujukan nasional dalam uji coba secara makro.
“Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua. Namun, atas dukungan penuh dari Gubernur Bali beserta jajaran birokrasi dan para agen di lapangan, agenda ini bisa berjalan lancar. Melalui momentum ini, kita berharap derajat kesejahteraan krama di Provinsi Bali bisa kita tingkatkan bersama,” harap Tirta.
Lebih lanjut, Tirta menjelaskan bahwa bagi masyarakat miskin dan rentan yang selama ini belum tersentuh bantuan pemerintah, kini dapat memanfaatkan skema on-demand application yang sedang diuji cobakan untuk melakukan registrasi kepesertaan bansos secara mandiri.
“Provinsi Bali juga diarahkan untuk mengintegrasikan program bantuan sosial ini dengan draf jaminan sosial lainnya. Khususnya pada program jaminan kesehatan (JKN), Program Indonesia Pintar (PIP), serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat guna menyukseskan draf kerja prioritas nasional yang digariskan oleh Presiden, demi mewujudkan kesejahteraan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Bali,” pungkas Tirta Sutedjo.
[ Editor : Sarjana ]
