Denpasar, Balijani.id – Keberadaan toko swalayan berjaringan nasional dalam berbagai format di Bali, telah betul-betul mengambil alih sebagian besar potensi pasar yang semestinya bisa menyejahterakan masyarakat lokal. Hal ini tampaknya telah menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha ritel lokal yang bernaung di bawah Gabungan Pengelola dan Pengusaha Ritel (GAPPARI) Bali.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris GAPPARI Bali, I Wayan Suka Antara Yasa, SH., MH., melalui rilis berita pada Sabtu (26/02). Menurut Suka, keberadaan toko swalayan berjaringan nasional berbagai format baik itu minimarket, maupun supermarket, telah nyata mengambil alih potensi pasar yang semestinya bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha ritel lokal. “Outflow, yakni keluarnya uang masyarakat yang semestinya berputar dan menghidupkan ekonomi Bali, juga ancaman yang sangat serius di tengah, perekonomian kita yang porak poranda diterjang pandemi Covid-19,” jelasnya.
Kondisi ini, menurutnya akan langsung berdampak pada sikap masyarakat kepada pemimpinnya yang dengan mudah mengeluarkan izin toko swalayan berjaringan nasional tanpa mempedulikan dampak jangka pendek, jangka menengah dan panjang.
“Di tengah ketidakberdayaan para pelaku usaha ritel kecil, warung, kios milik orang lokal, maka sungguh sangat kejam jika ijin terus dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk usaha toko swalayan berjaringan nasional, harus dipertanyakan, di mana bentuk keberpihakannya kepada pengusaha lokal? Jangan sampai wacana pemberdayaan pelaku usaha lokal hanya menjadi jargon politik menjelang pemilu,” tegasnya.
Gappari sendiri menurutnya mengimbau kepada pemerintah agar memperhatikan hal ini, jika ingin dipercaya oleh rakyat terutama dipercaya keberpihakannya kepada masyarakat lokal.
“Satu toko swalayan berjaringan nasional terindikasi mematikan setidaknya 10 warung di sekitar dan minimarket milik orang lokal lain di jalur yang sama, ini tidak bisa terus dibiarkan,” imbuhnya.
Pantauan GAPPARI, ada beberapa daerah yang mengalami pertumbuhan besar jumlah toko swalayan berjaringan nasional, antara lain Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana dan Kota Denpasar. (002/red)
