DENPASAR, Balijani.id | Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster mendorong peningkatan dukungan pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD) maupun APBN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis. Langkah ini dinilai sangat vital mengingat posisi Bali sebagai destinasi pariwisata internasional sekaligus kontributor besar devisa negara.
Koster menjelaskan bahwa pembangunan Bali memiliki karakteristik khusus yang mengintegrasikan alam, manusia, dan kebudayaan dalam prinsip 1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Kebutuhan anggaran Bali tidak bisa diukur semata-mata dari jumlah penduduk dan luas wilayah, melainkan harus memperhitungkan beban layanan publik bagi jutaan wisatawan.
Sumbang Devisa Rp176 Triliun, Bali Butuh Pemerataan
Pada tahun 2025, Bali mencatat kunjungan 16,3 juta wisatawan (7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik). Bahkan pada tahun 2024, devisa pariwisata Bali menyumbang Rp176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional (Rp319,9 triliun).
“Kontribusi yang besar ini tentu harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai. Bali membutuhkan infrastruktur yang mampu menjaga kualitas pariwisata sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar Koster.
Sejumlah usulan infrastruktur strategis yang membutuhkan kucuran dana APBN antara lain:
-
Konektivitas Jalan: Peningkatan jalan nasional Singaraja–Mengwi, Jalan Lingkar Bali, konektivitas Klungkung–Karangasem, Karangasem–Buleleng, serta jembatan penghubung Nusa Ceningan–Nusa Lembongan.
-
Infrastruktur Logistik: Pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa.
-
Air Bersih & Lingkungan: Optimasi SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan, Bendungan Titab, pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir, serta transisi energi bersih.
Langkah ini diarahkan untuk mengurai kemacetan dan ketimpangan pembangunan agar pusat pertumbuhan ekonomi baru terdistribusi merata hingga ke Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat, tidak hanya menumpuk di kawasan Bali Selatan (Sarbagita).
Tanggapan Banggar DPR RI
Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan menghimpun masukan serta rekomendasi terkait kebijakan penerimaan dan pengalokasian dana transfer daerah.
Syarief menampik anggapan adanya penurunan alokasi dana transfer dari pusat. Menurutnya, skema penganggaran kini banyak dialokasikan melalui program-program strategis nasional yang manfaatnya langsung diterima daerah, seperti dukungan pembiayaan PPPK paruh waktu hingga skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Banggar DPR RI pun mengapresiasi komitmen Pemprov Bali dalam mewujudkan pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis kelestarian budaya serta lingkungan.
Kredit Editorial
- Editor: Nyoman Sarjana
