Buleleng, Balijani.id| Anak Agung Ngurah Ugrasena menyampaikan pandangan kritis terkait wacana pembangunan Bandara Internasional dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang diarahkan ke Bali Barat. Ia menilai gagasan tersebut menyimpang dari orientasi awal pembangunan “Bandara Internasional Bali Utara” yang sejak lama didorong untuk pemerataan ekonomi di wilayah Utara dan Timur Bali.
Dalam penjelasannya, Ugrasena menekankan bahwa arah pembangunan tidak boleh bergeser dari tujuan pemerataan. Ia menilai penempatan proyek di Bali Barat justru menimbulkan risiko ekologis dan sosial yang besar.
“Pembangunan ini tdk mencerminkan ‘Membangun Bali’, tetap membangun di Bali, kalau di Bali Barat terlepas dari RPJMN no 12 th 2025,” ujarnya.
Ugrasena mengingatkan bahwa Bali Barat berada dekat dengan Jawa Timur, khususnya Banyuwangi, sehingga menurutnya kajian dampak sosial harus diperhitungkan. Ia juga menyoroti kedekatan rencana lokasi dengan kawasan konservasi dan situs sakral.
“Kalau di barat dampak sosial nya yg saya khawatirkan, mari kita perdebatkan dari yg sederhana di barat dekat dgn Jawa Timur (Banyuwangi dan sekitarnya), apakah dipikirkan dampak sosialnya ? Dan dekat kawasan hutan lindung yg dilindungi UNESCO (Taman Nasional Bali Barat yg dilindungi) dn ada banyak pura situs sakral spt pura segera rupek, pulau menjangan dll, jgn sampai ada penggusuran thd pura dan situs-situs sakral dan di laut ada banyak hutan bakau, taman laut yg juga dilindungi, terumbu karang dan lain sebagainya,” katanya.
Ia mengajak masyarakat Bali, khususnya di Buleleng, untuk bersikap kritis dan tidak terburu-buru menyetujui wacana pergeseran lokasi tersebut.
“Saya menghimbau mengajak seluruh komponen masyarakat Buleleng Bali pada umumnya untuk kritis dn cerdas dalam hal ini, jgn sampai kita salah dalam menyikapi ttg gagasan khususnya ttg rencana pembangunan ‘Bandara internasional Bali Utara’, sekali lagi bukan bali barat,” tegasnya.
Ugrasena juga menyinggung ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi antara Bali Selatan dan wilayah Utara–Timur, seperti Karangasem dan Bangli, yang masih tertinggal dalam sektor pariwisata. Ia mempertanyakan dasar penetapan Bali Barat sebagai kandidat proyek baru.
“Bali memiliki ketimpangan ekonomi yg berat keselatan, utara bagian timur kabupaten Karangasem dan Bangli adalah daerah termiskin dan terbelakang dlm industri pariwisata, ada apa yang dibangun adalah di kawasan di barat?” ungkapnya.
Ia menutup pernyataannya dengan ajakan untuk membuka ruang dialog luas yang melibatkan masyarakat, akademisi, hingga pemerintah pusat
“Sekali lg mari kita duduk bersama, kita telaah bedah bersama, ini pendapat saya. Salam hormat saya Anak Agung Ngurah Ugrasena.” tutupnya
Berita ditutup dengan seruan agar setiap rencana pembangunan berskala strategis dikaji secara terbuka, profesional, dan berorientasi jangka panjang bagi kesejahteraan seluruh wilayah Bali.
[ Editor : Sarjana ]
