BULELENG, Balijani.id | Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2027 serta rencana pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buleleng melalui skema tahun jamak (multiyears) resmi mendapat dukungan dari seluruh fraksi DPRD Kabupaten Buleleng. Meskipun sepakat untuk melanjutkan pembahasan, fraksi-fraksi memberikan sejumlah catatan strategis agar kebijakan anggaran dan fasilitas kesehatan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Buleleng dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas penjelasan Bupati Buleleng terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Buleleng pada Selasa (20/10/2026) ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, S.M., serta dihadiri oleh Wakil Bupati Buleleng dan jajaran jajaran OPD Pemkab Buleleng.
Dua Ranperda yang dibahas meliputi:
-
Ranperda tentang APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2027.
-
Ranperda tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multiyears) Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Buleleng Periode 2027–2028.
Persetujuan fraksi-fraksi ini menjadi fondasi untuk melanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya bersama pihak eksekutif sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Catatan dan Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Buleleng
-
Fraksi PDI Perjuangan-Hanura: Melalui juru bicara A.A. Agung Widia Putra, fraksi menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui strategi intensifikasi serta ekstensifikasi. Upaya tersebut harus tetap memperhatikan regulasi keringanan pajak dan pengelolaan defisit anggaran secara prudent (hati-hati). Terkait proyek RSUD, fraksi menyetujui kelanjutan pembahasan demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan publik.
-
Fraksi Golkar: Juru bicara Ketut Dody Tisna Adi, S.M., mengingatkan agar kebijakan fiskal daerah tidak mengorbankan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah pedesaan. Golkar meminta agar sektor prioritas seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata mendapat alokasi anggaran yang memadai dan tepat sasaran.
-
Fraksi NasDem: Melalui Wayan Ediparsa, fraksi mendorong agar proses penyusunan Ranperda dilakukan secara cermat, transparan, dan akuntabel. Penyusunan APBD dituntut tidak sebatas formalitas administratif, melainkan harus mengacu pada kapasitas keuangan daerah, kebutuhan riil masyarakat, serta skala prioritas pembangunan.
-
Fraksi Gerindra: Melalui juru bicara Luh Marleni, fraksi memberikan dukungan untuk pembahasan yang lebih mendalam. Gerindra menegaskan bahwa pembangunan gedung RSUD tidak boleh hanya berfokus pada fisik bangunan, melainkan harus diiringi dengan peningkatan mutu serta keramahan pelayanan kesehatan.
-
Fraksi Demokrat-PKB: Juru bicara H. Mulyadi Putra mengingatkan pentingnya pengawalan terhadap program-program prioritas daerah agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “APBD harus ditempatkan sebagai instrumen pemerintah daerah dalam menjawab persoalan-persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat,” tegasnya.
Setelah agenda pemandangan umum fraksi, tahapan berikutnya adalah penyampaian tanggapan atau jawaban dari Bupati Buleleng. DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Buleleng selanjutnya akan melakukan pembahasan intensif hingga tahap finalisasi dan pengesahan menjadi Perda.
Kredit Editorial
- Editor: Nyoman Sarjana
