JAKARTA, Balijani.id | Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP ARUN) secara tegas menyatakan dukungannya terhadap kegiatan riset dan program live in yang diinisiasi oleh Aliansi Mahasiswa Menjawab (AMM) di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik pemerintah berjalan transparan, tepat sasaran, dan terbebas dari praktik kartel yang merugikan rakyat.
Dukungan resmi tersebut disampaikan seusai forum diskusi bertajuk “Pemaparan Hasil Pra Riset Live In di Dapur SPPG Mekar Baru Tangerang & Diskusi Implementasi Pasal 33 UUD 1945” yang digelar di Jakarta pada Selasa (11/8/2026). Forum tersebut dihadiri oleh LBH Tridharma Indonesia, pengelola SPPG, pelaku UMKM rantai pasok, BUMDes, tenaga lapangan, serta perwakilan yayasan pengelola.
Menggerakkan Ekonomi Rakyat Lewat Riset Akademis
Ketua Umum DPP ARUN, Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., menegaskan bahwa riset mahasiswa terhadap tata kelola SPPG sangat krusial agar program pemerintah ini tidak hanya fokus pada kecukupan gizi, melainkan juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat bawah.
“ARUN secara penuh memberikan dukungan moril atas gerakan akademis yang berpihak pada rakyat ini. Keterlibatan mahasiswa melalui riset dan live in menjadi instrumen penting untuk melihat secara langsung penyerapan produk UMKM, tenaga kerja lokal, hingga dampaknya terhadap daya beli masyarakat,” tegas Bob Hasan.
Sekretaris Jenderal DPP ARUN, Bungas T. Fernando Duling (Nando), menambahkan bahwa pra-riset AMM di SPPG Mekar Baru, Tangerang, membuktikan adanya potensi besar ekonomi mikro jika tata kelola dijalankan sesuai aturan. Keterlibatan UMKM lokal, petani, peternak, hingga relawan dapur terbukti mampu meningkatkan daya beli warga setempat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Sebagai bentuk pengawalan konkret, Nando menyatakan DPP ARUN akan membentuk ‘Kabinet Tantangan’ guna menegakkan kembali prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan.
Evaluasi dan Pendampingan Riset di Berbagai Daerah
Di sisi lain, Ketua Srikandi DPP ARUN, Linda Kartika Dewi, mendorong perlunya keterbukaan serta sinkronisasi tiga data utama: capaian pertumbuhan gizi penerima manfaat, tingkat penyerapan rantai pasok UMKM/Koperasi, serta peningkatan daya beli masyarakat.
Guna memperluas jangkauan evaluasi, DPP ARUN bersama LBH Tridharma Indonesia siap melepas dan mendampingi riset lanjutan AMM dalam rangkaian agenda “September Sejarah Emas” (19 Agustus – 6 September 2026). Riset lapangan tersebut akan menyasar sejumlah SPPG strategis di Jawa Barat (Kuningan, Bandung, Bogor), Banten (Tangerang), Riau (Bengkalis), hingga Papua (Merauke).
Ketua Harian DPP ARUN, Johnny Situwanda, S.H., M.H., mengingatkan para mahasiswa untuk tetap menjaga independensi, etika akademik, serta berkoordinasi aktif dengan pihak kampus dan aparat penegak hukum selama kegiatan berlangsung. Bagi ARUN, pengawasan program MBG bukan sekadar urusan teknis penyediaan makanan, melainkan benteng pertahanan agar anggaran negara benar-benar dirasakan rakyat dan tidak dikuasai oleh segelintir kelompok atau kartel.
[ Editor : Sarjana ]
