JAKARTA, Balijani.id | PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan sikap politiknya untuk tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski mengakui memiliki semangat kebangsaan dan tujuan konstitusional yang sama, partai berlambang banteng moncong putih ini menekankan bahwa kesamaan visi tidak berarti harus bergabung dalam koalisi kekuasaan.
Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, menyatakan seluruh kekuatan politik memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keutuhan bangsa, menjalankan amanat UUD 1945, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai koridor hukum.
“Semangat kebangsaan kita tentu sama. Namun, kesamaan cita-cita tidak berarti semua partai harus berada dalam satu barisan pemerintahan,” kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (24/7/2026).
Pernyataan tersebut merespons pandangan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyebut meyakini “hati” PDIP sejalan dengan pemerintah dalam membangun Indonesia.
Pentingnya Checks and Balances dalam Demokrasi
Menurut Ganjar, keberadaan kekuatan politik di luar pemerintahan merupakan elemen vital dalam sistem demokrasi modern guna menjalankan fungsi checks and balances. Pengawasan ini dinilai penting agar setiap kebijakan tetap mengacu pada koridor konstitusi serta mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.
Ia menegaskan posisi politik PDIP hingga saat ini belum berubah, yakni berada di luar koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Komitmen Menjaga Demokrasi dan Kepentingan Rakyat
Lebih lanjut, Ganjar menyebut kritik yang disampaikan PDIP ke depan tidak bertujuan untuk melemahkan pemerintah, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab politik agar kebijakan publik tetap berpihak pada rakyat luas.
“Soal dinamika politik ke depan, biarlah waktu yang menjawab. Yang pasti, sikap politik PDI Perjuangan tidak ditentukan oleh rayuan kekuasaan atau jabatan, melainkan oleh kepentingan rakyat dan komitmen menjaga demokrasi,” tegas mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.
Sikap ini mempertegas peran PDIP sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan, sembari tetap membuka ruang bagi dinamika politik nasional yang terus berkembang di masa mendatang.
[ Editor : Sarjana ]
