Denpasar, Balijani.id | Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan kesiapannya untuk “tancap gas” demi menyukseskan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang diusung oleh pemerintah pusat.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di 43 kabupaten/kota. Acara ini berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Lantai 3, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa (30/6/2026).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, ini juga membahas rencana kunjungan kerja Presiden RI pada Juli mendatang untuk meninjau progres pelaksanaan piloting digitalisasi bansos di Surabaya dan Bali.
Dukungan Penuh dan Langkah Konkret Pemprov Bali
Gubernur Koster menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas terpilihnya Provinsi Bali sebagai salah satu daerah percontohan dalam penerapan digitalisasi bansos.
“Kami memandang program ini sangat penting dan memang harus segera diterapkan untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan akuntabel. Jadi, kami sangat mendukung program ini,” ujar Koster.
Menindaklanjuti arahan pusat, Pemerintah Provinsi Bali sebenarnya telah menyusun sejumlah tahapan. Namun, Koster mengakui bahwa capaian Bali berdasarkan indikator jumlah pendaftar saat ini masih belum memuaskan.
“Ini karena dalam dua minggu terakhir di Bali banyak hari raya. Sepulang dari rakor ini, kami akan tancap gas. Secara sistem, kami telah menyusun tahapan yang konkret untuk dilaksanakan,” jelasnya.
Gubernur Koster pun optimis dan menargetkan proses pendaftaran dapat rampung paling lambat pada akhir Juli 2026. “Bali ini kecil, jadi seharusnya bisa lebih cepat,” imbuhnya.
Guna mempercepat proses tersebut, Koster berharap adanya dukungan agen pendamping dalam jumlah yang memadai agar dapat menjangkau hingga wilayah banjar dengan lebih cepat. “Terkait rencana kunjungan Bapak Presiden, kami akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya,” pungkas Koster.
Apresiasi dari Dewan Ekonomi Nasional dan Kemendagri
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang mendukung program ini. Ia meminta para kepala daerah yang wilayahnya menjadi percontohan untuk menjaga kekompakan agar target pendaftaran segera tercapai.
Secara khusus, Luhut memuji keseriusan Provinsi Bali dalam mengawal program ini. “Paling lambat, saya harap akhir Agustus pendaftaran telah rampung sehingga peluncuran bisa dipercepat,” kata Luhut.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa rakor ini digelar untuk mendukung transformasi ketepatan sasaran penyaluran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI). Langkah ini diharapkan menjadi cikal bakal dari GovTech (Government Technology).
Selain Luhut dan Tito, rakor ini juga dihadiri oleh:
-
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini.
-
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh.
-
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti.
-
Sejumlah pejabat terkait lainnya.
[ Editor : Sarjana ]
Kredit Editorial
- Editor: Nyoman Sarjana
