Denpasar, Balijani.id ~ Pemerintah Provinsi Bali dan Maluku Utara resmi menandatangani kesepakatan kerja sama strategis dalam tiga sektor prioritas: tata kelola dokumen MCP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention), penyelenggaraan pemerintahan digital, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Penandatanganan berlangsung di Ruang Pertemuan Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Senin (4/8/2025).
Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos pada 12 Juli 2025. Hanya dalam waktu kurang dari sebulan, pertemuan itu ditindaklanjuti secara teknis hingga mencapai tahap penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama resmi.
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyebut kerja sama ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinergi antar daerah dalam mendukung pemerintahan yang efisien, pemerataan pembangunan, serta peningkatan layanan publik.
“Ini adalah bentuk nyata sinergi horizontal antar pemerintah daerah untuk saling mengisi, saling belajar, dan memperkuat kapasitas bersama,” ujar Koster.
Koster menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar simbolis. Ia mengajak seluruh pihak untuk menyusun rencana aksi konkret dan mekanisme evaluasi guna menjamin implementasi yang efektif.
Gubernur Sherly menyampaikan apresiasinya atas kesediaan Bali menjadi mitra belajar. Ia menyebut Bali sebagai provinsi panutan dalam reformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, hingga keberhasilan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Maluku Utara sangat berkepentingan belajar dari Bali, khususnya dalam tata kelola dokumen MCP. Bali menempati peringkat pertama nasional pada 2024 dengan skor hampir sempurna, yaitu 99. Sementara kami baru mencapai nilai 71,” kata Sherly.
Ia menyebut capaian tersebut sudah meningkat signifikan dibanding tahun 2023 yang hanya bernilai 30. Dengan kerja sama ini, Sherly menargetkan nilai MCP Malut meningkat menjadi 82 pada 2025, dan masuk lima besar nasional.
Lebih lanjut, Sherly menjelaskan bahwa peningkatan MCP sangat penting karena mencakup delapan area strategis berdasarkan indikator KPK. Di antaranya perencanaan dan penganggaran APBD, layanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset, tata kelola dana desa, serta pengadaan barang dan jasa.
Dalam bidang digitalisasi pemerintahan, Sherly menilai Bali sebagai contoh sukses. Ia mengapresiasi keberhasilan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Bali yang meraih Juara I untuk regional Jawa-Bali.
“Kami berharap kolaborasi ini dapat mempercepat transformasi digital di Maluku Utara menuju layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan terpercaya,” ujarnya.
Sementara di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Sherly menyebut Bali sebagai wajah pariwisata Indonesia yang telah sukses membangun ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan. Ia berharap Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan bisa meniru langkah Bali dalam mengelola potensi alam, budaya, dan SDM yang dimilikinya.
“Ini tidak boleh berhenti pada seremonial. Harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata dan komitmen bersama untuk belajar dan bertumbuh,” tegasnya di akhir sambutan.
Acara penandatanganan turut dihadiri Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra serta pimpinan OPD dari kedua provinsi. Dokumen kerja sama ditandatangani langsung oleh Gubernur Koster dan Gubernur Sherly, dilanjutkan dengan penandatanganan tiga perjanjian kerja sama teknis oleh kepala OPD terkait dari Bali dan Maluku Utara.
