Buleleng, Balijani.id| Langkah tidak biasa diambil Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Buleleng, Kadek Widana, S.H, yang akrab disapa Kadek Cawi. Ia secara resmi mengembalikan seluruh fasilitas kendaraan dinas yang selama ini melekat pada jabatannya sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Pengembalian aset daerah tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima barang milik daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, Jumat (30/1/2026). Langkah ini menjadi sorotan karena dilakukan secara sukarela, tanpa tekanan, dan murni atas dasar kesadaran pribadi.
Kadek Widana menjelaskan, selama menjabat sebagai pimpinan DPRD, dirinya memperoleh sejumlah fasilitas berupa mobil dinas, mobil operasional, serta sepeda motor, termasuk pembiayaan sopir, bahan bakar, dan perawatan kendaraan. Namun, melihat kondisi keuangan daerah dan kebijakan efisiensi besar-besaran yang diterapkan pemerintah, ia memilih mengembalikan seluruh fasilitas tersebut.
“Yang paling pertama saya kembalikan adalah mobil dinas. Saya sebagai pimpinan dapat dua mobil, satu mobil dinas, satu mobil operasional, dan juga sepeda motor. Selama ini sopir, BBM, dan perawatan ditanggung pemerintah. Hari ini saya kembalikan semuanya untuk mendukung efisiensi anggaran,” ujar Kadek Widana.
Ia menegaskan, keputusan tersebut diambil sebagai bentuk dukungan moral kepada pemerintah daerah, khususnya Bupati dan Wakil Bupati, yang sedang menjalankan kebijakan penghematan anggaran secara besar-besaran. Meski pada Pilkada lalu tidak berada dalam barisan pendukung kepala daerah terpilih, Kadek Widana menyatakan sikap politiknya kini berpihak pada program efisiensi.
“Saya jujur, saat Pilkada saya tidak mendukung Bapak Bupati. Tapi hari ini, dengan kinerja dan kebijakan efisiensi anggaran yang besar-besaran, saya nyatakan mendukung. Ini murni, tidak ada yang menyuruh, tidak ada kepentingan apa pun,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan efisiensi perlu didukung seluruh elemen, mengingat masih banyak kebutuhan mendesak di masyarakat, termasuk persoalan keterlambatan pembayaran hak perangkat desa. Ia berharap, langkah kecil yang diambilnya dapat menjadi contoh dan memantik kesadaran kolektif.
“Kalau kepala dinas semua mengembalikan mobil dinas, anggarannya bisa dipakai bangun sekolah. Jumlah mobil dinas itu banyak. Kalau dikumpulkan, dampaknya besar untuk kepentingan masyarakat,” ucapnya.
Ke depan, Kadek Widana memastikan seluruh aktivitas kedinasannya akan menggunakan kendaraan pribadi, termasuk menanggung sendiri biaya bahan bakar, perawatan, hingga sopir. Ia menegaskan, pengembalian fasilitas ini tidak mengurangi komitmennya dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Langkah Kadek Widana ini menjadi sinyal kuat bahwa semangat efisiensi anggaran tidak hanya berhenti di tataran kebijakan, tetapi perlu ditunjukkan melalui tindakan nyata. Di tengah tekanan fiskal dan tuntutan pelayanan publik yang tinggi, keputusan ini diharapkan mampu menjadi teladan bagi pejabat lain untuk mengedepankan kepentingan masyarakat di atas fasilitas pribadi.
[ Editor : Sarjana ]
