Ikuti Rakor Bersama Mendagri, Bupati Satria Instruksikan OPD Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Bersih

Balijani.id, 5 Agu 2026, 03:12 WIB
Bupati Klungkung I Made Satria saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi bersama Mendagri Tito Karnavian di Gedung Negara Grahadi Surabaya

SURABAYA, Balijani.id | Bupati Klungkung, I Made Satria, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Ruang Singhasari, Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Selasa (4/8).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, ini bertujuan untuk memperkuat komitmen menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi demi mencegah segala bentuk tindak pidana korupsi.

Sesi Utama Rakor dan Arahan Penguatan Integritas

Rakor tersebut terbagi dalam beberapa sesi utama, meliputi:

  • Pemetaan Risiko: Pemetaan risiko pada area strategis pemerintahan daerah.
  • Pembinaan dan Pengawasan: Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
  • Tata Kelola Keuangan: Penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan.
  • Kepemimpinan Berintegritas: Penekanan kepemimpinan kepala daerah yang berintegritas.

Menanggapi pengarahan tersebut, Bupati Satria menyambut baik pelaksanaan rakor ini. Menurutnya, penguatan integritas sangat krusial untuk memastikan seluruh sistem pemerintahan berjalan optimal serta patuh pada regulasi yang berlaku.

Instruksi kepada Seluruh OPD Pemkab Klungkung

Bupati Satria menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung untuk segera menindaklanjuti poin-poin penting pencegahan risiko korupsi dan memperkuat pengawasan internal secara berkelanjutan.

“Mengikuti rakor ini merupakan wujud komitmen nyata Pemkab Klungkung dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh OPD untuk segera menindaklanjuti poin-poin pencegahan risiko serta memperkuat pengawasan internal. Pencegahan korupsi bukan sekadar kepatuhan administratif, melainkan harus menjadi budaya kerja dan wujud pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati Satria.

[ Editor : Sarjana ]

Salam Mahottama

Bagikan Berita:

Tinggalkan Balasan

1 Berita Terbaru