JEMBRANA, Balijani.id | Pembangunan konstruksi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan yang berlokasi di Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, resmi dimulai. Dimulainya proyek strategis ini ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, pada Selasa (29/9/2026).
Acara tersebut turut dihadiri oleh Anggota Komisi IV DPR RI Nyoman Adi Wiryatama, Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jembrana.
Pelabuhan Modern Berkonsep International Fish Market
Usai seremoni, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa PPN Pengambengan akan dikembangkan sebagai kawasan perikanan modern terintegrasi (Integrated Fishing Port and Market Phase 1). Pelabuhan ini tidak hanya berfokus pada transaksi hasil laut skala besar, tetapi juga menyediakan pasar ikan bersih hingga kawasan kuliner.
Proyek di Jembrana ini menelan nilai investasi sekitar Rp1,2 triliun dan menjadi salah satu dari empat titik pelabuhan modern yang dikembangkan KKP di Indonesia, selain Cirebon (Rp400 miliar), Cilacap, dan Bitung.
“Teman-teman nanti bisa membayangkan pelabuhan perikanan di luar negeri yang bersih, bagus, dan ekonominya berjalan dengan baik. Kita akan menerapkan hal yang sama di sini. Kawasan ini tidak akan lagi identik dengan bau atau kondisi yang kumuh,” ujar Sakti.
Besarnya nilai investasi di Jembrana didasari oleh lokasinya yang berdekatan dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718 yang kaya akan komoditas berharga tinggi, seperti tuna sirip biru. PPN Pengambengan pun diproyeksikan menjadi pusat pengelolaan ikan kualitas premium (premium fish) berorientasi ekspor.
Keempat pelabuhan modern ini akan menjadi proyek percontohan (modeling) nasional sebelum direplikasi ke wilayah Indonesia lainnya.
Penataan Kawasan Perikanan Industri dan Pariwisata Bali
Dalam kesempatan tersebut, Menteri KKP menekankan pentingnya pemisahan fungsi kawasan perikanan industri dan pariwisata. Kapal-kapal industri yang sebelumnya beroperasi di kawasan Benoa akan diarahkan untuk memanfaatkan PPN Pengambengan.
“Di Benoa itu kawasan pariwisata. Jika dicampur dengan aktivitas perikanan industri, masa depan pariwisata Bali bisa terganggu. Karena itu, kapal industri harus mengikuti aturan industri dan beroperasi dari pelabuhan ini,” tegas Sakti.
Kendati demikian, pemerintah tetap memperhatikan keberlanjutan ekonomi nelayan lokal:
-
Kapal di bawah 30 GT: Disediakan ruang penambatan dan fasilitas pendukung tersendiri di kawasan pelabuhan.
-
Nelayan Kecil (One-Day Fishing): Nelayan harian dengan jalur tangkap di bawah 12 mil laut akan didukung melalui program pembangunan Kampung Nelayan.
Dukungan Pemprov Bali: Dorong Kesejahteraan Nelayan
Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas dimulainya proyek ini. Ia menilai, pengembangan sektor kelautan dan perikanan terintegrasi telah lama menjadi aspirasi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Bali.
“Ini adalah program luar biasa yang menangani sektor kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir. Kehadirannya akan menjadi pusat perekonomian baru di Jembrana dan memberi dampak positif bagi Bali secara keseluruhan,” ungkap Gubernur Koster.
Gubernur Koster berharap penataan dan pengembangan PPN Pengambengan ini tidak hanya meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat lokal maupun global, tetapi juga dapat mendongkrak pendapatan utama serta kesejahteraan para nelayan di Bali.
Kredit Editorial
- Editor: Nyoman Sarjana
