Rakor Pembangunan Wilayah Bali Sinkronkan Langkah Pusat dan Daerah, Infrastruktur dan Lingkungan Jadi Prioritas Pariwisata Berkelanjutan

Gubernur Koster: Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Jadi Kunci Jaga Daya Saing dan Keberlanjutan Pariwisata Bali

DENPASAR, Balijani.id | Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7).

Rakor yang dihadiri sejumlah menteri dan jajaran pemerintah daerah tersebut bertujuan menyelaraskan program pembangunan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali guna memperkuat infrastruktur, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung keberlanjutan sektor pariwisata.

Capaian dan Kinerja Sektor Pariwisata Bali

Dalam paparannya, Gubernur Wayan Koster menyampaikan bahwa sektor pariwisata Bali terus menunjukkan kinerja yang positif. Sepanjang tahun 2025:

Wisatawan Mancanegara: Mencapai lebih dari 7 juta orang (menyumbang sekitar 45,8% dari total kunjungan wisman ke Indonesia).
Wisatawan Domestik: Sekiritar 9,3 juta orang.
Total Kunjungan: Mencapai sekitar 16,3 juta orang—hampir empat kali lipat dari jumlah penduduk Bali yang berkisar 4,5 juta jiwa.
Perputaran Ekonomi: Rata-rata pengeluaran wisatawan asing mencapai 1.522 dolar AS per kunjungan, dengan estimasi perputaran ekonomi sektor pariwisata sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp176 triliun (setara 50% kontribusi sektor pariwisata nasional).
BACA JUGA:Kasus Penipuan dan Penggelapan di Buleleng Masuk Tahap II, Tersangka PS Diserahkan ke Kejari

“Ini menunjukkan tingginya mobilitas dan aktivitas di Bali, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan,” ujar Koster.

Kinerja positif tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,82%. Selain mencatat tingkat kemiskinan terendah secara nasional (3,42%), Bali juga mencatat tingkat pengangguran sebesar 1,45% serta peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

Tantangan Lingkungan dan Langkah Strategis Pemprov Bali

Di balik capaian tersebut, Koster mengingatkan bahwa tingginya aktivitas pariwisata menghadirkan berbagai tantangan signifikan, seperti:

Alih fungsi lahan dan peningkatan volume sampah.
Gangguan ekosistem dan ancaman ketersediaan air bersih.
BACA JUGA:Lima Fraksi DPRD Buleleng Sepakat Bahas Ranperda APBD 2027 dan Pembangunan RSUD Multiyears
Kemacetan lalu lintas akibat keterbatasan infrastruktur.
Persoalan sosial, seperti pelanggaran hukum oleh wisatawan asing, praktik usaha ilegal, dan gangguan keamanan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Bali terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum serta menjalankan berbagai program strategis, di antaranya:

Pengelolaan sampah berbasis sumber.
Penyediaan air bersih di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Jembrana.
Penguatan ketahanan energi melalui pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas.
Percepatan konektivitas transportasi darat, laut, dan penyeberangan (termasuk pengembangan jalur logistik laut terintegrasi lintasan Ketapang–Gilimanuk hingga Karangasem).

“Peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi kunci menjaga daya saing dan keberlanjutan pariwisata Bali,” tegas Koster.

Komitmen Pemerintah Pusat dan Sinergi Lintas Sektor

Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pembangunan Bali memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, BUMN, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Kita akan terus mengecek progres melalui rakor lanjutan untuk memastikan semua tetap on track, satu visi, satu rencana, dan satu eksekusi,” ujar AHY.

AHY menjelaskan bahwa pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan penataan ruang dalam satu ekosistem yang berkelanjutan. Sejumlah penugasan kementerian dan BUMN meliputi:

Pengelolaan sampah dan perlindungan lahan pangan.
Penyusunan master plan pariwisata serta integrasi perencanaan pembangunan.
Pengembangan transportasi massal dan layanan water taxi di kawasan Denpasar, Badung, dan Gianyar (Sarbagita).
Pelaksanaan studi kelayakan transportasi laut pesisir di Bali Selatan dan pengembangan sistem transportasi pengumpan (feeder).
Pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta kawasan berbasis budaya di Sesetan.
Penguatan konektivitas udara dan laut oleh BUMN untuk mengintegrasikan ekosistem pariwisata dan aviasi.

AHY menegaskan bahwa pemerintah pusat hadir untuk mendukung kebutuhan daerah tanpa mengabaikan karakteristik dan kearifan lokal Bali.

“Perbedaan pandangan harus bersifat konstruktif demi menghasilkan kebijakan terbaik bagi masyarakat,” katanya.

Kehadiran Pejabat Penting

Rapat koordinasi tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat sinkronisasi program pembangunan lintas kementerian dan Pemprov Bali yang akan dievaluasi secara berkala.

Turut hadir dalam rakor tersebut: