Denpasar, Balijani.id | Gubernur Bali Wayan Koster melontarkan pesan tegas kepada seluruh kepala daerah di Bali. Di tengah target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada 2026, Koster mengingatkan agar tidak ada lagi pola pembangunan yang berjalan sendiri-sendiri atau terjebak pada kepentingan wilayah masing-masing.
Pesan itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Bupati dan Wali Kota se-Bali di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026). Rakor yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 13.00 Wita tersebut dihadiri lengkap oleh para kepala daerah beserta jajarannya.
Pertemuan itu secara khusus membahas strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2026 menjadi 6,10 persen. Target tersebut diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat hingga di atas Rp72 juta per tahun, menurunkan angka kemiskinan di bawah 3,42 persen, menekan pengangguran di bawah 1,45 persen, mengurangi kesenjangan pendapatan hingga di bawah angka 0,333, serta menurunkan prevalensi stunting menjadi di bawah 8 persen.
Dalam arahannya, Koster menegaskan bahwa target tersebut tidak mungkin dicapai apabila setiap daerah hanya berfokus pada kepentingan wilayahnya sendiri. Menurutnya, pembangunan ekonomi Bali harus diselenggarakan secara terintegrasi dan terpadu berbasis wilayah kabupaten/kota sesuai potensi unggulan masing-masing daerah.
“Pembangunan ini tidak menggunakan pendekatan politik, tetapi pendekatan kebutuhan riil di masing-masing daerah,” ujarnya.
Menurut Koster, Bali harus dikelola sebagai satu kesatuan wilayah dengan konsep satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Seluruh kebijakan pembangunan harus mengacu pada visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.
Rapat diawali dengan pemaparan bergiliran dari seluruh Bupati dan Wali Kota yang menjelaskan kondisi terkini daerahnya masing-masing, termasuk target pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, pengangguran, inflasi, stunting, hingga strategi pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
Setelah mendengar seluruh pemaparan, Koster mengaku optimistis karena para kepala daerah dinilainya memahami persoalan yang dihadapi serta solusi yang harus dijalankan.
“Saya bangga Bupati dan Wali Kota sudah memahami masalah dan jalan keluarnya. Semua laporan berbasis data. Itulah yang kita perlukan, karena bekerja harus berdasarkan data dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,” katanya.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Bali pada 2025 mencapai 5,82 persen. Angka tersebut harus ditingkatkan menjadi 6,10 persen pada tahun depan melalui penguatan sejumlah sektor utama, mulai dari pertanian, industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, hingga sektor akomodasi serta makan minum yang selama ini menjadi penggerak ekonomi Bali.
Koster juga mengingatkan bahwa berbagai capaian yang diraih Bali saat ini merupakan hasil kerja bersama. Bali tercatat menjadi daerah terbaik di kawasan Jawa-Bali dalam sejumlah indikator pembangunan, termasuk pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting.
“Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga penurunan angka stunting,” ujarnya.
Di hadapan para kepala daerah, Koster secara terbuka mengingatkan bahwa tidak boleh ada lagi sekat-sekat administratif dalam membangun Bali. Ia menegaskan bahwa kegagalan satu daerah akan berdampak terhadap citra Bali secara keseluruhan.
“Tidak ada lagi urusan kabupaten atau kota. Kita harus bekerja bersama karena yang kita bangun adalah Bali,” tegasnya.
Pernyataan serupa kembali disampaikan saat membahas pemerataan pembangunan antardaerah. Menurutnya, daerah yang memiliki kapasitas fiskal lebih kuat harus ikut mendukung percepatan pembangunan wilayah lain agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata.
“Semua branding adalah branding Bali, bukan branding Badung, Gianyar, atau Denpasar. Karena itu, daerah yang memiliki kemampuan fiskal lebih baik harus ikut memperkuat pembangunan daerah lain agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata di seluruh Bali,” tegasnya.
Selain mendorong percepatan realisasi APBD, Koster juga meminta pengendalian alih fungsi lahan pertanian diperketat. Perizinan pembangunan hotel dan restoran harus lebih selektif agar tidak mengorbankan lahan produktif yang menjadi penopang ketahanan pangan Bali.
Ia juga meminta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) diperkuat untuk menghubungkan hasil produksi petani, nelayan, dan peternak dengan pasar yang lebih luas, termasuk hotel dan restoran di pusat-pusat ekonomi Bali. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga.
Di akhir arahannya, Koster meminta seluruh perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota memperkuat koordinasi dan menyelaraskan program pembangunan. Menurutnya, keberhasilan Bali ke depan tidak akan ditentukan oleh kehebatan satu daerah, melainkan oleh kemampuan seluruh daerah bergerak dalam arah yang sama.
“Kalau semua ini berjalan dengan baik, maka data Badan Pusat Statistik akan menunjukkan bahwa capaian Bali bukan sekadar prestasi, tetapi telah menjadi reputasi yang dibangun bersama,” pungkasnya.
Rakor tersebut menjadi penegasan bahwa Pemerintah Provinsi Bali ingin memastikan pembangunan ekonomi tidak lagi berjalan secara parsial. Dengan target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan sejumlah indikator kesejahteraan yang harus dicapai pada 2026, seluruh kabupaten dan kota kini dituntut bergerak dalam satu strategi pembangunan, satu arah kebijakan, dan satu kepentingan bersama, yakni kemajuan Bali secara menyeluruh.
[ Editor : Sarjana ]
