Singaraja, Balijani.id | Menjaga independensi menjadi tantangan utama bagi pengawas Pemilu saat berada di tengah kontestasi yang sarat kepentingan politik. Pengawas dituntut tetap tegak pada aturan, imparsial, serta profesional dalam mengambil setiap keputusan.
Isu krusial ini dibahas secara mendalam oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng melalui program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 yang ditayangkan di kanal YouTube resmi Bawaslu Buleleng pada 3 September 2026. Program edukasi kepemiluan kali ini mengusung tema “Ekosistem Kolaborasi untuk Pengawasan Pemilu 2029” dengan fokus pembahasan “Etika Penyelenggara Pemilu: Nilai Dasar, Independensi, dan Profesionalisme”.
Etika sebagai Fondasi dan Benteng Integritas Pengawas
Ketua Bawaslu Buleleng, I Kadek Carna Wirata, menegaskan bahwa etika merupakan fondasi utama dalam menjalankan tugas pengawasan. Menurutnya, seorang pengawas tidak cukup hanya memahami regulasi, tetapi juga harus memegang teguh nilai moral sebagai pedoman mengeksekusi kewenangan. Etika inilah yang menjadi benteng agar pengawas tetap berada pada batas yang benar saat berhadapan dengan berbagai tekanan politik demi menjaga integritas demokrasi.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Buleleng, Putu Sugi Ardana, menyoroti posisi pengawas Pemilu yang kerap berada dalam pusaran kepentingan kontestan. Ia menekankan bahwa independensi bukan berarti mengisolasi diri dari dinamika politik, melainkan kemampuan menjaga jarak objektif agar fungsi pengawasan tetap berjalan adil tanpa keberpihakan.
Profesionalisme dan Ekosistem Kolaborasi Menuju Pemilu 2029
Sementara itu, Anggota Bawaslu Buleleng, Gede Ganesha, menambahkan bahwa profesionalisme pengawas tidak sebatas penguasaan teknis aturan hukum semata. Profesionalisme juga tercermin dari sikap, ketajaman menganalisis masalah, keberanian mengambil keputusan, serta akuntabilitas publik atas setiap tindakan pengawasan.
Ketiga aspek tersebut—etika, independensi, dan profesionalisme—merupakan satu kesatuan utuh yang menentukan kualitas kepemimpinan pengawas sekaligus modal utama dalam meraih kepercayaan masyarakat.
Melalui program edukasi ini, Bawaslu Buleleng mengajak publik untuk menyadari bahwa pengawasan Pemilu menuju 2029 bukan semata tugas lembaga penyelenggara. Masyarakat memiliki peran strategis sebagai bagian dari ekosistem kolaborasi untuk mengawal demokrasi.
Menghadapi kompleksitas Pemilu 2029, pengawas dituntut tidak hanya cakap membaca regulasi, tetapi juga teguh memegang prinsip. Sebab, kepercayaan publik terhadap integritas Pemilu bermula dari penyelenggara yang mampu menjaga dirinya tetap beretika, independen, dan profesional. (NS)
Kredit Editorial
- Editor: Nyoman Sarjana
