Jakarta, Balijani.id | Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bersama jajaran Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Polri memperkuat sinergi koordinasi dengan pihak Bareskrim Polri. Langkah taktis ini diambil guna mengawal ketat penanganan perkara dugaan praktik ilegal jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dilaporkan marak terjadi di sejumlah daerah.
Wakil Kepala BGN mengungkapkan bahwa rentetan laporan pengaduan dari masyarakat telah resmi diterima dan kini tengah ditangani secara intensif oleh aparat kepolisian di tingkat daerah, seperti di Polda Jawa Barat, Polresta Barelang, dan Polres Lombok Timur. Bahkan, menurutnya, draf data mengenai jumlah korban dugaan penipuan bermodus proyek nasional ini terpantau terus bertambah.
“Pada beberapa laporan polisi yang sekarang sedang berjalan ditangani, yang pertama berada di lingkup Polda Jawa Barat, kemudian saya juga intens berkoordinasi dengan rekan-rekan di Polresta Barelang dan Polres Lombok Timur. Faktanya, semakin hari kian banyak draf informasi yang saya dapatkan mengenai korban-korban penipuan dari oknum tersebut,” ujar Wakil Kepala BGN saat memberikan keterangan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/5/2026).
Ia menjelaskan, dugaan tindak pidana penyimpangan ini dilancarkan dengan berbagai modus operandi yang licik. Di antaranya, pelaku secara berani mengklaim dirinya sebagai pejabat internal BGN atau mengaku memiliki kedekatan khusus dengan pejabat teras BGN, lalu menawarkan jasa kilat untuk meloloskan titik SPPG dengan syarat meminta setoran sejumlah uang tunai kepada calon mitra.
Atas dasar itu, BGN berkomitmen untuk terus merapatkan barisan dengan Polri guna memastikan setiap aduan laporan masyarakat diproses secara tuntas. Hal ini penting dilakukan agar praktik-praktik kotor yang mencoreng program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dibongkar hingga ke akarnya.
“Oleh karena itu, saya mengambil langkah tegas berkoordinasi langsung dengan Satgas MBG Polri. Diharapkan koordinasi ini mampu menginstruksikan jajaran Polres di kewilayahan untuk sigap membantu menerima laporan, memprosesnya, dan mudah-mudahan bisa segera mengungkap siapa sebetulnya aktor intelektual di balik mereka yang sengaja memanfaatkan situasi dan mencoreng program mulia ini,” cetusnya.
Menanggapi hal tersebut, Kasatgas MBG Polri, Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menegaskan bahwa korps bhayangkara mendukung penuh langkah penegakan hukum represif terhadap pihak-pihak yang nekat menyalahgunakan draf Program MBG demi meraup keuntungan pribadi secara ilegal.
“Satgas MBG dalam hal ini mewakili institusi Polri memberikan dukungan penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak manapun yang menyalahgunakan program MBG ini, utamanya yang mengambil keuntungan instan dengan cara-cara yang menyimpang ataupun melawan hukum,” tegas Irjen Pol. Nurworo.
Jenderal bintang dua tersebut juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak ragu untuk segera melapor kepada aparat penegak hukum terdekat apabila mengendus adanya indikasi atau draf dugaan penyimpangan terkait praktik jual beli titik kordinat SPPG.
Pihak BGN kembali menegaskan dan mengingatkan bahwa seluruh proses pendaftaran titik wilayah SPPG dilakukan secara transparan, resmi melalui sistem tunggal, serta wajib melewati tahapan verifikasi faktual yang ketat sesuai regulasi yang berlaku. BGN menegaskan tidak pernah bekerja sama dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, maupun kelompok tertentu manapun dalam proses pendaftaran titik SPPG tersebut.
Melalui penguatan koordinasi antara BGN dan Polri ini, diharapkan fungsi pengawasan berlapis di lapangan dapat berjalan optimal, mempercepat penanganan draf perkara di daerah, serta memastikan pelaku praktik ilegal terkait titik SPPG dijatuhi sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku.
[ Editor : Sarjana ]
