Badung, Balijani.id| Sorotan Presiden Prabowo Subianto terhadap krisis sampah di Bali belum berbanding lurus dengan keseriusan penanganan di tingkat daerah. Di Kabupaten Badung, wilayah dengan pendapatan pariwisata tertinggi di Indonesia, persoalan sampah justru dibayangi kekosongan kepemimpinan. Jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung hingga kini belum terisi pejabat definitif, hampir satu tahun sejak pejabat sebelumnya pensiun.
Kondisi ini memantik kritik tajam, di tengah tumpukan sampah, bau menyengat, dan keluhan warga yang terus berulang. DLHK Badung dinilai kehilangan komando pada saat sektor lingkungan membutuhkan kepemimpinan kuat dan keputusan strategis.
Anggota DPRD Badung, I Gede Aryantha, menyebut situasi tersebut sebagai ironi tata kelola pemerintahan. Menurutnya, krisis lingkungan tidak bisa ditangani dengan struktur organisasi yang pincang.
“Persoalan sampah di Badung hari ini mencerminkan kegagalan kepemimpinan. Jabatan Kepala LHK dibiarkan kosong berlarut-larut. Ini ironi tata kelola pemerintahan yang sulit dibenarkan,” tegas Aryantha, Kamis (5/2).
Aryantha menilai, kerja keras petugas lapangan dan ketersediaan anggaran menjadi tidak maksimal karena terbatasnya kewenangan Pelaksana Tugas (PLT). Tanpa kepala dinas definitif, DLHK sulit mengambil kebijakan jangka panjang dan keputusan strategis yang dibutuhkan untuk keluar dari krisis.
Menurutnya, penanganan sampah membutuhkan arah kebijakan yang jelas, keberanian mengambil keputusan, serta koordinasi lintas sektor yang kuat. Hal-hal tersebut, kata dia, tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada PLT.
Ia pun mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjadikan persoalan lingkungan sebagai prioritas utama.
“Lingkungan tidak menunggu kompromi politik. Sampah tidak bisa diselesaikan dengan alasan administratif. Ini soal keberanian mengambil keputusan,” ujarnya.
Sebagai Bendahara DPC Partai Gerindra Badung, Aryantha mengingatkan bahwa dampak krisis sampah tidak hanya dirasakan warga, tetapi juga mengancam citra pariwisata Bali di mata nasional dan internasional. Ketika sorotan sudah datang dari Presiden, menurutnya, seharusnya pemerintah daerah bergerak lebih cepat dan tegas.
Hingga kini, publik masih menunggu kejelasan langkah Pemkab Badung. Mengapa jabatan strategis ini tak kunjung diisi? Apa kendala yang sebenarnya terjadi? Dan sampai kapan krisis sampah ditangani tanpa kepemimpinan penuh?
Kekosongan jabatan Kepala DLHK bukan sekadar persoalan administratif. Di tengah krisis lingkungan yang kian nyata, kondisi ini menjadi cermin keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi lingkungan dan menjaga wajah pariwisata Badung. Jika dibiarkan berlarut, kepercayaan publik yang dipertaruhkan, bukan sekadar reputasi birokrasi.
[ Editor : Sarjana ]
