JAKARTA, Balijani.id | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa laporan penolakan gratifikasi yang diajukan oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, telah dinyatakan selesai secara administratif di ranah pencegahan. Namun, keputusan ini tidak menghentikan langkah penyidik untuk mendalami dugaan keterkaitan sang menteri dalam pusaran kasus korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menegaskan bahwa laporan gratifikasi tersebut tidak ditindaklanjuti karena mengacu pada regulasi terbaru, yaitu Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2026 yang mengubah Perkom Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
“KPK menolak laporan gratifikasi RJ (Raja Juli),” ujar Aminudin melalui keterangan tertulisnya, Jumat (17/7/2026).
Berdasarkan aturan terbaru tersebut, terdapat sejumlah kondisi yang membuat laporan gratifikasi tidak dapat diproses lebih lanjut. Di antaranya adalah ketidaksesuaian administrasi, objek gratifikasi tidak memenuhi syarat, perkara telah masuk ke proses penegakan hukum, atau adanya dugaan keterkaitan langsung dengan suatu tindak pidana.
Fokus pada Ranah Penindakan Kasus Kuansing
Meski proses administratifnya telah dihentikan, KPK menegaskan bahwa aspek penindakan perkara korupsi di Kabupaten Kuansing tetap berjalan dan kini menjadi fokus utama penyidikan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tim penyidik masih terus mendalami informasi mengenai dugaan aliran dana yang mengarah kepada Menteri Kehutanan, sesuai dengan konstruksi perkara yang sedang diusut. KPK akan mengklarifikasi seluruh rangkaian peristiwa secara detail.
“Kami akan mendalami asal-usul uang, pihak yang berinisiatif memberi, tujuan pemberian, hingga motif di balik dugaan penyerahan dana tersebut,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (16/7/2026).
“Di sisi pencegahan terkait laporan gratifikasi Pak Menteri memang sudah case closed. Namun, di ranah penindakan, keterkaitannya masih akan terus kami dalami,” tambah Budi.
Konstruksi Perkara dan Penahanan Tersangka
Berdasarkan konstruksi perkara sementara, KPK menduga Bupati Kuansing Suhardiman Amby terlebih dahulu mengumpulkan sejumlah uang dari berbagai pihak sebelum dana tersebut diduga dialirkan ke Menteri Kehutanan. Dugaan ini masih terus diuji melalui proses pembuktian dan pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu:
-
Suhardiman Amby (Bupati Kuantan Singingi)
-
Zulkarnain (Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing)
-
Ardiles (Direktur PT Mitra Ideal Consultant/MIC)
Selain dugaan suap terkait jabatan, Suhardiman juga disangkakan menerima keuntungan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Ketiga tersangka saat ini tengah menjalani masa penahanan selama 20 hari di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK hingga 20 Juli 2026.
Suhardiman dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, Zulkarnain dan Ardiles selaku pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Pasal 20 huruf c KUHP.
Perkembangan perkara ini menegaskan bahwa penyelesaian administratif di ranah pencegahan tidak menghapus proses hukum pidananya. KPK memastikan seluruh pihak yang diduga terlibat akan diperiksa secara objektif berdasarkan alat bukti dan fakta yang ditemukan di lapangan.
[ Editor : Panca AS ]
Kredit Editorial
- Editor: Panca AS
