DENPASAR, Balijani.id | Gubernur Bali, Wayan Koster, meminta dukungan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk mempercepat program kedaulatan pangan di Provinsi Bali.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pelantikan Made Muliawan Arya (De Gadjah) sebagai Ketua DPD HKTI Bali Periode 2026–2031 di Wantilan DPRD Provinsi Bali, Jumat (10/7).
Ketua DPD HKTI Bali beserta jajaran pengurus dilantik langsung oleh Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) HKTI yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono.
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan bahwa secara umum sektor pertanian di Bali berkembang cukup baik. Berdasarkan perhitungan daerah, produksi pertanian Bali telah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat lokal, bahkan mengalami surplus pada beberapa komoditas seperti beras, jagung, bawang merah, dan cabai.
Meski demikian, Bali saat ini masih mengalami defisit dalam pemenuhan kebutuhan bawang putih, sehingga masih mengandalkan impor. Menurut Gubernur Bali dua periode tersebut, kondisi ini terjadi karena masyarakat cenderung lebih menyukai bawang putih impor yang harganya lebih murah dibandingkan hasil produksi petani lokal.
Menyikapi hal ini, Pemprov Bali melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus mendorong perluasan area tanam bawang putih di sejumlah kabupaten, seperti Bangli, Jembrana, dan Karangasem.
“Saya terus dorong perluasan area tanam bawang putih. Kalau produksinya sudah cukup, kita bisa hentikan impor,” imbuh Koster, menegaskan bahwa langkah ini merupakan prioritas utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan Bali.
Pengembangan Pertanian Organik Menuju Hulu-Hilir
Lebih lanjut, Gubernur Koster menyinggung besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Bali yang mencapai 14 persen. Oleh karena itu, Pemprov Bali memberikan perhatian serius dengan meningkatkan kapasitas pertanian dari hulu hingga hilir, termasuk memprioritaskan pengembangan pertanian organik pada lahan sawah.
Saat ini, dari total 64 ribu hektare sawah di Bali, sekitar 60 persen di antaranya telah mengantongi sertifikat organik. Langkah ini sejalan dengan implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik yang mendapat sambutan antusias dari para petani karena mampu meningkatkan nilai ekonomi produk.
Namun, seiring dengan tingginya antusiasme petani, Bali kini menghadapi kendala kekurangan suplai pupuk cair. “Kami berharap dapat kuota lebih banyak karena meningkatnya kebutuhan. Dulu sangat sulit mengarahkan petani ke organik, tapi belakangan mereka sangat antusias,” ucapnya. Menutup sambutannya, Koster mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik dan berharap kolaborasi ini dapat memajukan sektor pertanian Bali.
Komitmen Wamentan dan Kesiapan HKTI Bali
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, mengajak HKTI Bali untuk berperan aktif dalam program ketahanan pangan nasional. Ia menegaskan bahwa HKTI harus mampu menjadi jembatan bagi kebutuhan petani di lapangan.
“HKTI harus bisa menjembatani kebutuhan petani kita. Saya berharap tak ada lagi petani yang hidupnya tidak baik dan tak ada lagi produk pertanian yang dibeli dengan harga rendah,” tegas Sudaryono. Ia juga mengapresiasi program pertanian Pemprov Bali dan menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh, termasuk penambahan kuota pupuk cair.
Di sisi lain, Ketua DPD HKTI Bali yang baru dilantik, Made Muliawan Arya (De Gadjah), menyampaikan terima kasih apresiasinya kepada Gubernur Koster atas dukungannya sehingga pelantikan dapat berjalan lancar meski dengan waktu persiapan yang singkat. Ia menyebut Gubernur Koster sebagai sosok pemimpin yang mengedepankan sinergi demi kepentingan Bali.
“Jabatan ini adalah sebuah amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik. Dengan dukungan Bapak Gubernur, kita akan terus berkolaborasi untuk kepentingan para petani Bali,” pungkas De Gadjah.
[ Editor : Sarjana ]
