Buleleng, Balijani.id| DPRD Kabupaten Buleleng memastikan jaminan kesehatan masyarakat tetap terpenuhi di tengah keterbatasan anggaran daerah. Lembaga legislatif menegaskan bahwa perlindungan kesehatan, khususnya bagi warga kurang mampu, tidak boleh terabaikan dan harus menjadi prioritas bersama.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, S.M., saat memimpin rapat koordinasi terkait kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan Kabupaten Buleleng. Rapat berlangsung di Ruang Gabungan Komisi Gedung DPRD Buleleng, Senin (5/1/2026), dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait.
Ketut Ngurah Arya menekankan bahwa DPRD akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk memastikan masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan jaminan kesehatan. Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan terhambatnya akses layanan kesehatan bagi warga.
“Meskipun terdapat keterbatasan anggaran, kami akan terus berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, mengingat persoalan kemiskinan merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Selain memastikan keberlanjutan jaminan kesehatan, DPRD juga mendorong optimalisasi dan pemutakhiran data kepesertaan BPJS Kesehatan. Langkah ini dinilai penting seiring adanya peralihan segmen kepesertaan, dari PBI daerah ke segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), yang iurannya menjadi tanggung jawab perusahaan tempat bekerja.
Pemutakhiran data tersebut diharapkan dapat memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan tepat sasaran, sekaligus mencegah terjadinya pembebanan anggaran daerah yang tidak semestinya. DPRD menilai akurasi data menjadi kunci agar kebijakan jaminan kesehatan berjalan efektif dan berkeadilan.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RSUD, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Melalui sinergi lintas sektor tersebut, DPRD Buleleng berharap validitas data kepesertaan PBI BPJS Kesehatan semakin kuat, sehingga layanan kesehatan bagi masyarakat tetap berkelanjutan dan terlindungi.
[ Editor : Sarjana ]
