Oleh : DR. I Nyoman Sugawa Korry, SE, MM, Akt, Ca
Denpasar, Balijani.id ~ Dalam beberapa pekan terakhir, kita dikejutkan oleh mencuatnya persoalan dunia pendidikan. Dari uang kuliah tunggal [UKT] yang memicu polemik dan akhirnya dibatalkan, sampai pernyataan kontroversial pejabat Dikti yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi itu bukan pendidikan khusus hanya tersier. Sebagai seorang akademisi, tentu saya sangat prihatin dengan sistem pendidikan di negeri yang berpenduduk ratusan juta jiwa ini.
Jika kita mau jujur, pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan. Pendidikan di Indonesia masih susah maju karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurangnya anggaran untuk pendidikan, rendahnya mutu pendidikan, kurangnya akses pendidikan, dan kurangnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam suatu bangsa untuk menentukan bagaimana kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya dalam keberlangsungan dan kemajuan negara tersebut. Selain itu pendidikan bagi individu adalah sebuah kebutuhan pokok yang menunjang keberlangsungan hidupnya, atau sebagai kebermanfaatan untuk orang yang ada di sekitarnya.
Indonesia, sebagai Negara yang memiliki wilayah yang luas dan dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit, memiliki kewajiban untuk dapat mengelola sumber daya manusia yang dimilikinya dengan bekal pendidikan yang memadai.
Sangat memprihatinkan satu negara besar seperti Indonesia yang berpenduduk ratusan juta jiwa dengan kekayaan yang luar biasa tetapi rakyatnya miskin pendidikan.
Padahal anggaran Pendapatan dan belanja Negara ( APBN ) 2024 sudah sesuai dengan UNESCO bahwa setiap negara harus mengucurkan dana pendidikan 20 persen dari Pendapatan negaranya.
Ditilik dari anggaran pendidikan tahun 2024 telah menganggarkan alokasi dana pendidikan Rp.665.02 Triliun, setara dengan 20 persen dari total anggaran belanja negara, nilai yang cukup fantantis. Pertanyaannya, sudahkah dana pendidikan dikelola dengan benar dan transparan?
Tetapi pada kenyataan nya hingga kini polemik pendidikan Bangsa ini terus terjadi tidak berkesudahan apa lagi saat Kementrian Pendidikan dijabat oleh orang bukan ahlinya.
Budaya berpikir generasi di setiap negara berkaitan dengan sistem pendidikan yang mendasarinya. Beberapa negara, dinilai memiliki sistem pendidikan terbaik karena meluluskan generasi dengan budaya berpikir yang unggul.
Sejatinya, setiap sistem pendidikan memiliki kekuatan dan tantangan tersendiri, yang mencerminkan konteks budaya, sosial, dan ekonomi masing-masing negara atau masyarakat.
Pendidikan menjadi salah satu hal yang krusial dalam menentukan kualitas sumber daya manusia. Terlebih lagi di Indonesia sendiri. Pendidikan sebagai langkah utama untuk mendidik calon generasi penerus bangsa, yang nantinya akan menjadi tonggak bangsa Indonesia
Pendidikan di Indonesia menghadapi sejumlah masalah yang memerlukan perhatian serius untuk peningkatan mutu dan efektivitasnya. Salah satu masalah utama adalah kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Wilayah-wilayah terpencil seringkali menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan dan keterampilan tenaga pendidik, sehingga memberikan peluang pendidikan yang lebih rendah bagi anak-anak di sana.
Pendidikan merupakan elemen penting untuk membangun masyarakat di dalam sebuah Negara. Namun banyak kasus kita temui belum semua masyarakat mampu mengakses pendidikan yang terjangkau. Padahal sudah menjadi kewajiban bagi Negara atau pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang murah atau bahkan gratis, karena hal tersebut telah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31.
Bila merujuk pada amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31, sangat penting pendidikan nasional perlu dibenahi.
Agar pendidikan berjalan sesuai harapan, ada beberapa hal yang harus dibenahi terkait pendidikan antara lain, pemerintah harus menyediakan jaminan pelayanan pendidikan gratis dan bermutu, membangun sarana dan prasarana pendidikan umum yang memadai, memberi akses seluas luasnya kepada masyarakat untuk dapat mengenyam pendidikan tanpa ada diskriminasi, peningkatan mutu dan kompetensi dan relevansi guru disertai dengan upaya apresiasi dan peningkatan kesejahteraan terhadap guru maupun tenaga pendidik serta meningkatkan mutu lulusan di setiap jenjang pendidikan, serta menyediakan alokasi anggaran yang memadai demi kelancaran pembangunan dibidang pendidikan dan memastikan alokasi anggaran pendidikan dikelola dengan sebenar-benarnya dan tepat sasaran.
Editor : Sarjana
