Oleh: Dr. Suriyanto, Pd., S.H., M.H., M.Kn. (Praktisi Hukum / Akademisi / Ketum PWRI)
JAKARTA, Balijani.id | Perang kebenaran telah dimulai oleh pemerintah. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, tidak ada lagi wacana. Targetnya sangat jelas: membasmi mafia hitam yang selama 26 tahun hidup subur—sejak era reformasi hingga kini.
Mereka bukan mafia jalanan, melainkan mafia berdasi dan berkerah putih. Jaringannya menembus berbagai sektor vital:
-
Tambang & Migas
-
Pangan & Perkebunan
-
Monopoli 9 Bahan Pokok (Sembako)
Padahal, mereka duduk di meja rapat yang sama dengan para pembuat kebijakan, tetapi tangan mereka sibuk menguras lumbung negara milik rakyat.
Dampak Nyata bagi Masyarakat
Hasil kejahatan ini sama-sama kita rasakan hari ini:
-
Ekonomi Tertekan: Nilai tukar Dolar melonjak akibat ulah mafia hitam.
-
Kesenjangan Makin Lebar: Ketimpangan hidup dari kota hingga desa kian menganga.
-
Ketidakadilan Harga: Harga barang di pasar melonjak tinggi, namun harga jual dari petani justru dianjlokkan.
Negeri ini kaya akan sumber daya alam, namun rakyatnya tetap hidup dalam kemiskinan.
Luka Terdalam di Dunia Kerja
Data BPS Februari 2025 mencatat bahwa pengangguran terdidik masih menjadi bom waktu bagi bangsa ini:
-
1,02 Juta lulusan universitas menganggur. Ijazah S1 tak lagi menjamin kepastian kerja.
-
8,39 Juta lulusan perguruan tinggi bekerja tidak sesuai bidangnya (underemployed).
Sarjana teknik terpaksa menjadi pengemudi ojek online, sementara sarjana pertanian berjualan produk online secara seadanya. Ini bukan salah mereka. Ini terjadi karena industri nasional kita dilumpuhkan oleh mafia hitam yang tidak membutuhkan SDM terdidik.
Kenapa Hal Ini Bisa Terjadi?
Sebab, lapangan kerja produktif dibunuh dari hulu. Kekayaan alam kita tidak diolah di dalam negeri (tanpa hilirisasi yang tuntas), melainkan dijual mentah-mentah ke luar negeri.
Modusnya dinamakan Under Invoicing:
-
Barang diekspor, tetapi nilainya diperkecil pada dokumen resmi.
-
Selisih nilai asli dengan dokumen dialirkan ke kantong pribadi di luar negeri.
-
Negara hanya mendapatkan remah-remahnya, sementara oknum di negara tetangga turut menikmati hasil kejahatan ini.
Kementerian Keuangan baru-baru ini mengungkap borok tersebut. Pada tahun 2024 saja, potensi kerugian negara akibat under invoicing dan transfer pricing di sektor Sumber Daya Alam (SDA) ditaksir mencapai Rp 1.240 triliun. Jika diakumulasikan sejak tahun 2005, angkanya bisa menembus puluhan ribu triliun rupiah.
Contoh konkret: Pada ekspor nikel, batu bara, sawit, dan hasil laut, harga di kontrak dibuat jauh di bawah harga pasar global dengan selisih $\$20 – \$50$ per ton. Bayangkan jika dikalikan dengan puluhan juta ton—itulah uang rakyat yang dicuri secara terang-terangan.
Dampaknya:
-
Penerimaan negara jebol & APBN tekor.
-
Anggaran subsidi terpaksa dipangkas.
-
Lapangan kerja industri tak pernah tercipta.
Mafia tertawa, sementara negara berdarah-darah. Selama bertahun-tahun tidak ada yang berani menyentuh mereka karena dilindungi oleh benteng politik dan uang.
Ketegasan Presiden Prabowo & Kebijakan Ekspor Satu Pintu
Sampai akhirnya Presiden Prabowo mengambil tindakan tegas dengan gaya bertempurnya. Beliau memotong Gordian knot (simpul kemelut) melalui kebijakan: Ekspor Satu Pintu untuk Semua Komoditas Strategis.
Bagaimana mekanismenya?
-
Satu Gerbang Integrasi: Tidak ada lagi ekspor sembunyi-sembunyi. Semua komoditas wajib melalui satu sistem digital terpadu.
-
Pengawasan Real-Time: Bea Cukai, BPKP, dan PPATK dikerahkan penuh untuk mengaudit setiap kapal, kontainer, dan dokumen secara real-time.
Ini adalah pukulan telak bagi para mafia, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Jalur pasokan uang mereka diputus!
Tentu saja mereka melawan. Narasi dan fitnah mulai disebarkan dengan dalih bahwa aturan ini “menghambat ekspor”. Padahal, yang sebenarnya dihambat adalah para maling negara. Perlawanan ini akan sangat keras karena yang dipertaruhkan bukan lagi miliaran, melainkan puluhan ribu triliun rupiah.
Namun, jika kita mundur, artinya kita mengkhianati masa depan 8,39 juta sarjana yang selama ini tergadaikan.
Pilihan Kita Hari Ini
Tugas kita sebagai warga negara sangat jelas: Mendukung penuh operasi ini.
-
Menjadi pelapor.
-
Menjadi pengawas.
-
Menjadi benteng bagi keberlanjutan kebijakan ini.
Jangan biarkan mafia hitam bangkit kembali dengan wajah baru. Kebijakan Ekspor Satu Pintu bukan sekadar regulasi biasa—ini adalah garis demarkasi.
Di satu sisi ada Negara dan Rakyat, di sisi lain ada Mafia Hitam. Presiden sudah menentukan posisinya. Sekarang giliran kita untuk merapatkan barisan dan mendukungnya.
“Menang atau tetap dijajah di negeri sendiri!”
[ Editor : Sarjana ]
