Denpasar, Balijani.id| Kemacetan panjang di Pelabuhan Gilimanuk yang disebut sebagai salah satu yang terparah dalam sejarah, tak bisa dibaca secara dangkal sebagai kegagalan tunggal. Lonjakan arus mudik Idul Fitri yang beririsan dengan mobilitas pasca Hari Raya Nyepi menciptakan tekanan luar biasa pada jalur penyeberangan Bali–Jawa.
Di tengah sorotan publik, Gubernur Bali, Wayan Koster, memilih berdiri di depan, bukan di balik alasan dan tidak melempar tanggung jawab.
“Kami tidak tinggal diam. Sejak awal, koordinasi lintas sektor sudah kami lakukan untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik,” ujar Gubernur Koster di Denpasar, Rabu (18/03/2026)
Pemerintah Provinsi Bali tercatat telah menggelar rapat koordinasi bersama Polda, Pangdam, dan Dinas Perhubungan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya preventif menghadapi pola tahunan pergerakan masyarakat yang selalu meningkat menjelang Idul Fitri.
Di lapangan, aparat kepolisian telah membentuk posko pengamanan serta melakukan pengaturan lalu lintas di sepanjang jalur Gilimanuk–Mengwi.
“Polda sudah menyiapkan posko dan pengaturan lalu lintas di jalur utama. Ini bentuk kesiapan yang memang sudah berjalan,” tegasnya.
Pada sisi penyeberangan, gubernur juga telah meminta ASDP Indonesia Ferry yang berada di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk menambah jumlah kapal pada lintasan Gilimanuk–Ketapang.
“Kami sudah meminta penambahan kapal agar kapasitas angkut bisa menyesuaikan lonjakan kendaraan. Karena titik krusialnya memang di penyeberangan,” jelas Koster.
Fakta di lapangan menunjukkan, kemacetan panjang lebih banyak dipicu oleh lamanya antrean kendaraan untuk masuk kapal. Ketika volume kendaraan melonjak drastis dalam waktu bersamaan, sementara kapasitas kapal terbatas, maka antrean menjadi tak terhindarkan.
Dalam situasi tersebut, Koster tidak menghindar. Ia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat.
“Atas kemacetan panjang menuju Gilimanuk, saya mohon maaf kepada masyarakat. Ini menjadi evaluasi serius bagi kami,” ucapnya.
Lebih jauh, ia juga menegaskan bahwa kritik publik justru dibutuhkan untuk memperbaiki sistem ke depan.
“Terima kasih atas kritik dan saran dari masyarakat. Semua itu akan kami jadikan bahan evaluasi agar ke depan penanganannya lebih baik dan lebih siap,” katanya.
Peristiwa ini menegaskan satu hal, kemacetan di Gilimanuk bukan sekadar persoalan lokal, melainkan simpul dari sistem konektivitas nasional. Dan dalam menghadapi tekanan sebesar ini, yang dibutuhkan bukan saling melempar tanggung jawab, tetapi keberanian untuk mengakui, mengevaluasi, dan membenahi.
[ Editor : Sarjana ]
