Jakarta, Balijani.id | Di saat banyak pihak hanya menjadikan persoalan sampah sebagai bahan keluhan di media sosial, Wayan Koster justru memilih bergerak taktis dengan satu kesadaran penting: Bali tidak akan mampu mempertahankan marwahnya sebagai destinasi wisata dunia bila gagal menaklukkan problematik sampahnya sendiri.
Oleh sebab itu, koordinasi intensif yang terus dibangun Gubernur Bali dengan jajaran pemerintah pusat bukan sekadar rutinitas birokrasi di atas kertas. Langkah ini membuktikan bahwa penanganan sampah kini telah ditempatkan sebagai draf agenda prioritas mutlak yang wajib diselesaikan secara serius, terukur, dan berkelanjutan.
Pertemuan strategis dengan Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, di Jakarta pada Selasa (26/5/2026) menjadi bukti nyata bahwa urusan lingkungan hidup ini tidak pernah dilepas begitu saja tanpa pengawalan ketat.
“Penanganan sampah tidak bisa lagi dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri. Wajib ada draf koordinasi yang kuat dan terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa adat, pelaku usaha, hingga kesadaran masyarakat. Sebab, sampah telah menjadi persoalan kolektif yang menyangkut masa depan kelestarian alam Bali,” tegas Gubernur Wayan Koster.
Koster menggarisbawahi bahwa komunikasi bilateral dengan Menteri Lingkungan Hidup berjalan sangat produktif karena adanya kesamaan visi dan persepsi dalam memandang masa depan ekologi Pulau Dewata.
“Faktor historis sebagai sesama alumni ITB Bandung sangat memudahkan kami dalam menyamakan persepsi, khususnya dalam merumuskan draf kebijakan makro serta eksekusi nyata yang harus dilaksanakan untuk menuntaskan penyelesaian masalah sampah di Bali sampai ke akarnya. Rahayu,” ungkap Wayan Koster tersenyum.
Transformasi Total Pengelolaan Sampah
Di tengah hantaman akselerasi pertumbuhan pariwisata yang berbanding lurus dengan meningkatnya volume produksi sampah harian, Koster sadar betul bahwa Bali tidak bisa lagi sekadar mengandalkan slogan kampanye kebersihan normatif. Pulau Seribu Pura ini membutuhkan draf transformasi sistem tata kelola secara menyeluruh.
Strategi tersebut wajib dimulai dari gerakan pengurangan sampah langsung dari sumbernya (hulu), penguatan tata kelola berbasis desa adat melalui optimalisasi TPS3R, hingga penerapan draf teknologi pengolahan sampah modern berskala besar, seperti Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
“Kalau urusan sampah ini tidak diintervensi secara berani dan serius dari sekarang, Bali berpotensi menghadapi krisis lingkungan yang jauh lebih berat di masa depan. Karena itu, saya tidak akan pernah berhenti mendesak pusat agar proses penanganannya berjalan cepat, terpadu, dan dampaknya nyata dirasakan di lapangan,” urainya berkomitmen.
Langkah akselerasi dan draf lobi politik yang gencar dilakukan Gubernur Bali ini sekaligus menjadi jawaban konkret bagi berbagai pihak yang selama ini skeptis. Realitas di lapangan membuktikan bahwa tumpukan materi sampah tidak akan pernah sirna hanya melalui perdebatan teoritis tanpa aksi nyata. Bali membutuhkan konsistensi kebijakan yang rigid dan keberanian dalam mengeksekusi draf keputusan di lapangan.
Sebagai bentuk tindak lanjut konkret, Menteri Lingkungan Hidup dijadwalkan akan turun langsung ke Bali pada 9 Juni 2026 mendatang. Agenda kunjungan kerja lapangan bersama gubernur, wali kota, dan para bupati se-Bali ini memperlihatkan bahwa pemerintah pusat kini menaruh atensi penuh terhadap ancaman darurat sampah di Bali, termasuk draf penataan khusus kawasan TPA Suwung yang selama bertahun-tahun menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung tuntas.
Bagi Wayan Koster, menjaga Bali bukan semata-mata soal memacu pertumbuhan ekonomi pariwisata atau membangun mega proyek infrastruktur fisik semata. Lebih filosofis dari itu, menjaga Bali berarti memastikan kesucian alamnya tetap terjaga, ekosistem lautnya bebas dari jeratan polusi plastik, dan menjamin generasi masa depan tidak mewarisi pulau yang tenggelam oleh draf sampahnya sendiri.
[ Editor : Sarjana ]
