Buleleng Pacu Perekonomian 2027: DPRD dan Pemkab Bahas Nota KUA-PPAS hingga Evaluasi APBD

SINGARAJA, Balijani.id | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng menggelar Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Buleleng pada Senin (20/7/2026). Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, S.M., rapat ini membedah dua agenda krusial: penyampaian Nota Pengantar KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025.

Pertemuan strategis ini dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Buleleng, Tim Ahli, hingga kepala SKPD di lingkup Pemkab Buleleng.

Target Tinggi Ekonomi Buleleng 2027

Dalam paparan nota pengantarnya, Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG., menyoroti tren positif laju pertumbuhan ekonomi daerah yang naik signifikan dari 5,04% pada 2024 menjadi 5,54% pada 2025.

Optimisme tersebut berlanjut pada rancangan KUA-PPAS 2027 dengan deretan target makro:

Pertumbuhan Ekonomi: Dipatok pada kisaran 5,40% hingga 5,90%.
Angka Kemiskinan: Ditekan hingga 4,87%.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Ditekan hingga 1,48%.
BACA JUGA:Selamatkan Arsitektur Bali, Gubernur Koster Dorong Modernisasi Berbasis Kebudayaan

Untuk menopang target tersebut, Pemkab Buleleng merancang postur anggaran berimbang. Pendapatan Daerah diproyeksikan mencapai Rp2,59 Triliun—didorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,59% menjadi Rp844,8 Miliar.

Sementara itu, Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp2,81 Triliun yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kebangkitan ekonomi warga. Defisit anggaran sebesar Rp220 Miliar dipastikan akan ditutupi sepenuhnya melalui penerimaan pembiayaan daerah.

Raihan WTP 12 Kali Beruntun dan Jawab Isu-Isu Strategis

Agenda paripurna dilanjutkan dengan tanggapan Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Buleleng. Bupati Sutjidra menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh fraksi (PDI-P, Hanura, Golkar, NasDem, Gerindra, dan Demokrat-PKB) yang berhasil mengantarkan Buleleng mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak 12 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan TA 2025.

Di samping capaian prestasi, Bupati juga meluruskan sejumlah isu hangat yang disuarakan legislatif:

Stok Oksigen RSUD Giri Emas: Menjawab kekhawatiran Fraksi NasDem dan Gerindra, Bupati menegaskan bahwa berdasarkan hasil audit, stok oksigen sentral di RSUD Giri Emas saat kejadian sebenarnya dalam kondisi aman. Pembinaan standar operasional pelayanan juga telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
BACA JUGA:Belum Kantongi Amdal dan PBG, Operasional Tambak Udang di Tibu Kleneng Dihentikan Sementara
Proyek Titik Nol & Gedung Laksmi Graha: Menanggapi pertanyaan Fraksi Gerindra, penataan kawasan Tugu Singa Ambara Raja (Titik Nol) disokong BKK Kabupaten Badung senilai Rp25 Miliar. Adapun pembangunan Gedung Laksmi Graha dan Galeri Singa Ambara Raja menyedot anggaran Rp15 Miliar. Bupati menjamin seluruh proses lelang berjalan transparan dengan pengawalan Kejaksaan, Kepolisian, serta probity audit dari Inspektorat Daerah.
Optimalisasi Aset & Layanan Dasar: Pemkab berkomitmen melakukan intensifikasi pajak serta memanfaatkannya melalui kerja sama akuntabel dengan BUMD maupun swasta. Belanja modal tetap diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, digitalisasi, dan pemeliharaan jalan kecamatan.

Ketua DPRD Buleleng Angkat Bicara Soal SiLPA

Ditemui usai persidangan, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya memberikan catatan khusus terkait besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Ia menegaskan bahwa SiLPA bukan sengaja didesain untuk menahan penyerapan anggaran, melainkan murni akibat dinamika estimasi dan kendala teknis di lapangan.

“SiLPA yang besar itu terjadi karena dinamika estimasi anggaran. Sebagai gambaran, postur APBD 2026 kita sebesar Rp2,601 Triliun, sementara belanja dirancang Rp2,873 Triliun, sehingga ada defisit sekitar Rp272 Miliar yang ditutupi pos SiLPA. Polanya memang menggunakan asumsi proyeksi pendapatan,” ujar Ngurah Arya.

Ia menambahkan, kegagalan proses tender atau program yang tidak berjalan maksimal kerap menjadi pemicu munculnya SiLPA. Pos ini nantinya akan dievaluasi agar pelaksanaan program dapat berlanjut di tahun berikutnya tanpa membebani kapasitas fiskal daerah.

Langkah Selanjutnya

Pascaparipurna ini, DPRD Buleleng dan tim eksekutif dijadwalkan segera menggelar rapat kerja intensif untuk membedah rincian KUA-PPAS 2027. Pembahasan mendalam ini ditargetkan melahirkan Nota Kesepakatan bersama sebagai pijakan utama penyusunan RAPBD Buleleng yang transparan dan pro-rakyat.

[ Editor : Sarjana ]