DENPASAR, Balijani.id | Gubernur Bali menyampaikan apresiasi atas Pandangan Umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (14/9/2026). Gubernur menyatakan siap berkolaborasi dengan DPRD Provinsi Bali dalam proses pembahasan dan penyempurnaan rancangan Perubahan APBD 2026, sekaligus berterima kasih atas berbagai kritik, saran, masukan, dan catatan konstruktif yang disampaikan seluruh fraksi sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.
Menurut Gubernur, pandangan fraksi-fraksi DPRD merupakan masukan penting bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk memastikan pengelolaan APBD semakin adaptif, prudent, efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. APBD tidak semata-mata dipandang sebagai dokumen keuangan daerah, melainkan sebagai instrumen kebijakan publik yang harus mampu menerjemahkan arah pembangunan Bali ke dalam program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Optimalisasi PAD dan Pembenahan Sektor Pariwisata
Gubernur memberikan perhatian khusus terhadap masukan fraksi-fraksi mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan PAD akan terus dilakukan dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan tanpa membebani masyarakat maupun dunia usaha. Optimalisasi PAD diarahkan melalui perbaikan sistem pemungutan, digitalisasi pajak, peningkatan kepatuhan, optimalisasi retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Sejalan dengan hal tersebut, Pemprov Bali akan memperkuat sistem pengelolaan dan pengawasan pendapatan daerah, termasuk retribusi dan Pungutan Wisatawan Asing (PWA). Setiap penerimaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk mendukung program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan kebudayaan Bali.
Terkait sektor pariwisata, Gubernur menyambut baik masukan mengenai pentingnya mitigasi risiko yang dapat memengaruhi kunjungan wisatawan dan penerimaan daerah. Pemprov Bali akan terus menyiapkan berbagai skenario dan langkah antisipasi agar perubahan kondisi eksternal, termasuk gangguan konektivitas dan mobilitas, tidak mengganggu stabilitas ekonomi daerah. Pada saat yang sama, penguatan sektor ekonomi lainnya terus digenjot untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Bali.
Efisiensi Belanja dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Dalam aspek belanja daerah, Gubernur menegaskan bahwa peningkatan anggaran harus benar-benar diarahkan pada program prioritas dan produktif. Efisiensi tidak boleh dimaknai sekadar mengurangi belanja, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan program juga akan diperkuat agar laporan yang disampaikan mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Gubernur juga mencermati perhatian DPRD terhadap realisasi belanja modal yang perlu dipercepat. Pemprov Bali berkomitmen mendorong percepatan pelaksanaan proyek-proyek prioritas yang telah direncanakan tanpa mengabaikan kualitas pembangunan. Anggaran juga diarahkan untuk memelihara infrastruktur dasar (seperti jalan, trotoar, dan pasar), meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta mematangkan kesiapan pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali.
Selain itu, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memberi dampak ekonomi yang lebih luas melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, UMKM, digitalisasi, konektivitas, dan pariwisata. Pemanfaatan aset daerah secara produktif juga terus didorong—termasuk untuk pengembangan green tourism dan sport tourism—agar aset mampu memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan aktivitas ekonomi warga.
Pengelolaan Pembiayaan, Hibah, dan Aset Daerah
Mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan rencana pinjaman daerah, Gubernur menegaskan bahwa seluruh kebijakan pembiayaan dilakukan secara hati-hati, terukur, transparan, dan memperhatikan kesehatan fiskal daerah. Penggunaan SiLPA diarahkan sesuai ketentuan dan kebutuhan prioritas, sementara kebijakan pinjaman mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pembangunan, kewajiban pembayaran, serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Pemprov Bali juga menyambut perhatian DPRD terkait pengelolaan hibah. Peningkatan belanja hibah harus diikuti dengan penguatan verifikasi, transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan evaluasi manfaat. Hibah diharapkan benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dan mendukung program pembangunan, bukan sekadar penyaluran anggaran.
Dalam hal pengelolaan aset dan penyertaan modal daerah, Pemprov Bali berkomitmen memastikan seluruh aset dikelola secara tertib, transparan, legal, produktif, dan bermanfaat. Penyertaan modal akan dievaluasi secara berkala berdasarkan perkembangan fisik, keuangan, potensi manfaat, tingkat pengembalian, serta kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
Pemerataan Pembangunan, Tata Ruang, dan Kesejahteraan Rakyat
Terkait pemerataan pembangunan, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan Bali harus memberikan manfaat yang merata di seluruh wilayah. Penguatan wilayah Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat menjadi prioritas untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan, dan mencegah konsentrasi pertumbuhan hanya di Bali Selatan.
Masukan mengenai tata ruang dan investasi juga menjadi perhatian serius. Pembangunan dan investasi harus berjalan sesuai dengan ketentuan tata ruang, lingkungan hidup, dan peraturan perundang-undangan. Penegakan aturan akan dilakukan secara konsisten dan objektif untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun investor.
Di bidang kesejahteraan, Pemprov Bali terus memperkuat kebijakan pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian harga kebutuhan pokok, peningkatan produksi pangan, serta penguatan sektor pertanian dan peternakan.
Pemprov Bali juga mencermati persoalan kenaikan harga tanah dan hunian di sejumlah kawasan. Kebijakan pembangunan ke depan tetap memberi ruang bagi masyarakat lokal untuk hidup, bekerja, dan berkembang di tanah kelahirannya.
Di bidang lingkungan dan kesehatan, penanganan sampah terpadu, pencegahan kebakaran hutan dan mangrove, penguatan transportasi publik, serta peningkatan fasilitas dan konektivitas rujukan rumah sakit antar-kabupaten/kota terus menjadi prioritas utama.
Sinergi Demi Bali yang Sejahtera dan Berkelanjutan
Gubernur menegaskan, seluruh masukan fraksi DPRD akan menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembahasan bersama. Pemprov Bali dan DPRD memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan Perubahan APBD 2026 tepat secara administratif, fiskal, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Bali sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari DPRD. Ini adalah bagian dari proses demokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan setiap kebijakan dan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali,” ujar Gubernur.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara Pemprov Bali, DPRD, seluruh perangkat daerah, dan pemangku kepentingan merupakan kunci pelaksanaan program pembangunan yang efektif, terukur, dan akuntabel.
“Harapan kita, apa yang kita sepakati bersama dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Bali yang sejahtera, maju, berkeadilan, serta tetap menjaga alam, budaya, dan jati diri Bali,” pungkasnya.
Kredit Editorial
- Editor: Nyoman Sarjana
