DENPASAR, Balijani.id | Terobosan Gubernur Bali Wayan Koster dalam mengelola Barang Milik Daerah (BMD) di tengah keterbatasan ruang fiskal mendapat apresiasi tinggi dari Komisi II DPR RI. Mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut dinilai berhasil mengoptimalisasi aset-aset idle (mangkrak) hingga memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunadjar Sudarsana, saat memimpin Kunjungan Kerja (Kungker) pengawasan aset daerah dan BUMD di Provinsi Bali pada Rabu (2/9/2026).
“Komisi II DPR RI memberikan apresiasi atas manajemen tata kelola aset yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali. Aset daerah dan BUMD yang dikelola pemerintah terbukti bisa dioptimalkan sehingga memberi pemasukan nyata bagi PAD,” ujar Agun Gunadjar.
Salah satu inovasi yang disorot adalah alih fungsi lahan idle seluas 300 hektare di Kabupaten Klungkung menjadi Pusat Kebudayaan Bali (PKB). Lahan yang semula bernilai pembebasan Rp1,4 triliun tersebut, kini nilainya melonjak pesat hingga mencapai Rp4,7 triliun. Sekitar 40 hektare dialokasikan sebagai kawasan inti pusat budaya, sedangkan sisanya dikembangkan untuk area komersial seperti convention center dan fasilitas pameran.
Selain di Klungkung, evaluasi ulang juga dilakukan pada lahan milik Pemprov seluas 39,8 hektare di kawasan Nusa Dua. Lahan yang sebelumnya hanya menghasilkan sewa Rp7 miliar per tahun, kini berhasil ditingkatkan nilai pemanfaatannya hingga menyentuh angka Rp57 miliar per tahun.
Sertifikasi Aset Capai 93 Persen
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan, juga melayangkan pujian atas progres sertifikasi aset tanah milik Pemprov Bali. Dari total 5.436 bidang tanah seluas 3.100 hektare, sebanyak 4.919 bidang (sekitar 93%) telah resmi mengantongi sertifikat, sementara 517 bidang sisanya masih dalam proses penyelesaian.
“Sisa yang belum bersertifikat tinggal 7 persen lagi. Ini pencapaian yang luar biasa dibanding daerah lain yang masih bergelut dengan persoalan sertifikasi,” puji Ahmad Heryawan. Ia menambahkan, keberhasilan penataan ini tidak terlepas dari kualitas kepemimpinan Gubernur Koster yang patut dijadikan contoh bagi daerah lain.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Dedy Yevri Sitorus menegaskan pentingnya langkah Pemprov Bali dalam memperkuat fiskal daerah lewat optimalisasi skema Build-Operate-Transfer (BOT) maupun kerja sama sewa, terutama di tengah tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Gubernur Koster menyampaikan bahwa pembenahan administrasi dan inventarisasi seluruh barang milik daerah (gedung, peralatan, irigasi, dan jaringan) ditargetkan tuntas secara bertahap hingga 2029. Ia menegaskan bahwa optimalisasi aset tidak semata-mata berfokus pada pendapatan daerah, tetapi juga untuk menggerakkan roda ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Bali.
Kredit Editorial
- Editor: Nyoman Sarjana
