Oleh: Catatan Dr. Suriyanto, Pd., S.H., M.H., M.Kn.* (Praktisi Hukum, Akademisi, dan Ketua Umum DPP PWRI)
JAKARTA, Balijani.id | Tatanan kehidupan masyarakat telah memasuki era digital sepenuhnya. Zaman konvensional yang dahulu mengandalkan pamflet dan corong propaganda kini berubah total menuju era kode, algoritma, dan jemari yang mengetik sebagai komandonya.
Perubahan ini harus disikapi secara bijak dan bersekepala dingin oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia. Di era siber saat ini, satu tekanan jari pada layar ponsel bisa dampaknya jauh lebih berbahaya daripada satu butir peluru.
Senjata baru dalam medan pertempuran modern ini bernama HOAKS—sebuah narasi busuk yang dirancang secara sistematis untuk meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap negerinya sendiri.
Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpancing, terutama apabila sasaran narasi hoaks tersebut menyasar kinerja pemerintah yang sedang berjuang nyata untuk kepentingan rakyat.
Pola Serangan Siber dan Mafia Hitam
Jika kita jeli melihat polanya, setiap kali pemerintah mengeluarkan kebijakan tegas yang memotong jalur bisnis mafia hitam, seketika itu pula banjir serangan terjadi di ruang siber:
-
Ketika skema ekspor satu pintu diterapkan demi menyelamatkan puluhan ribu triliun kekayaan negara, narasi “rezim otoriter” langsung dihembuskan secara masif.
-
Ketika pengalihan subsidi dilakukan agar tepat sasaran kepada masyarakat miskin, narasi “pemerintah zolim” mendadak diviralkan.
Fenomena ini bukan sekadar perdebatan kepentingan politik sesaat, melainkan sudah menyentuh aspek paling fundamental: Kedaulatan Bangsa Indonesia. Sasaran utama serangan hoaks ini bukanlah personal pejabat, melainkan legitimasi negara dan rasa percaya rakyat terhadap pemerintahnya.
Siapa dalang di balik fenomena ini? Mereka adalah kelompok yang paling dirugikan oleh kebijakan tegas negara—para mafia hitam yang selama ini mengeruk keuntungan dari kebocoran sektor pertambangan, migas, pangan, hingga praktik under-invoicing.
Karena kalah dalam pertarungan kebijakan resmi, mereka memindahkan medan perang ke media sosial. Jutaan serangan hoaks diguyur melalui akun bodong, buzzer bayaran, potongan video manipulatoris, hingga manipulasi data. Tujuannya tunggal: memprovokasi rakyat agar marah kepada negaranya sendiri, menciptakan saling curiga, dan mengaburkan siapa musuh bangsa yang sebenarnya.
Ancaman Disintegrasi dan Langkah Tegas Negara
Apabila masyarakat tidak kritis dalam memfilter informasi, dampak kerusakan yang timbul tidak hanya menimpa reputasi pejabat publik, melainkan merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Hoaks berpotensi memecah belah warga di pedesaan, menyulut kerusuhan di perkotaan, serta mengikis optimisme generasi muda dan para sarjana terhadap masa depan bangsa.
Oleh sebab itu, negara harus hadir dengan dua pendekatan utama:
-
Kebijakan yang tegas dan konsisten berpihak pada rakyat.
-
Penegakan hukum tanpa kompromi terhadap para penyebar hoaks.
Aparat penegak hukum wajib membongkar jaringan penyebar hoaks hingga ke akar-akarnya—tidak hanya menindak pengelola grup (admin), tetapi juga mengusut tuntas bandar, sponsor, dan mafia yang mendanainya.
Sementara itu, peran masyarakat adalah menjadi penyaring informasi terdepan (gatekeeper). Budayakan untuk selalu memeriksa kebenaran data, mengonfirmasi sumber, dan menahan diri sebelum membagikan ulang sebuah informasi. Literasi digital merupakan benteng pertahanan terakhir kedaulatan bangsa.
Di era siber ini, bersikap pasif berarti kalah, dan memercayai hoaks sama artinya dengan mengkhianati bangsa. Mari kita jaga kedaulatan NKRI dengan akal sehat dan pemikiran yang jernih, sebab Indonesia terlalu berharga untuk diruntuhkan oleh narasi hoaks.
[ Penulis : Praktisi Hukum, Akademisi, dan Ketua Umum DPP PWRI.]
[ Editor : Sarjana]
