SINGARAJA, Balijani.id | Animo masyarakat Buleleng yang luar biasa tinggi untuk menyekolahkan anak-anak mereka di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, khususnya jurusan pariwisata, mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Ida Gede Komang (IGK) Kresna Budi, S.Ap.
Hal tersebut ditegaskan Kresna Budi usai melakukan kunjungan kerja ke SMKN 2 Singaraja baru-baru ini. Menyadari kapasitas sekolah negeri yang masih sangat terbatas dibandingkan membludaknya jumlah pendaftar, ia langsung mengusulkan sejumlah langkah taktis guna meredam kegelisahan para orang tua siswa.
1. Menambah Kuota Siswa per Kelas
Langkah cepat yang diusulkan Kresna Budi adalah memaksimalkan kapasitas ruang kelas yang sudah ada.
“Harapannya adalah memaksimalkan ruang kelas. Dari yang semula satu rombongan belajar (rombel) berisi 36 siswa, kita usulkan menjadi 40 siswa. Ini solusi instan untuk menjawab kegelisahan orang tua dalam mencari sekolah,” ujar Kresna Budi saat dikonfirmasi via telepon, Jumat sore.
Menurut politisi senior Partai Golongan Karya (Golkar) asal Liligundi, Buleleng ini, sangat wajar jika anak-anak di Bali memilih sekolah pariwisata. Mengingat Bali adalah destinasi wisata dunia, jurusan pariwisata dan perhotelan otomatis menjadi favorit karena peluang kerjanya yang terbuka lebar.
2. Konversi Sekolah Sepi Peminat
Selain menambah kuota kelas, Kresna Budi juga melontarkan ide berani untuk mengubah status sekolah-sekolah yang selama ini kekurangan siswa.
“Alangkah bagusnya jika SMA atau SMK Negeri yang sepi peminat dikonversi menjadi SMK Negeri Pariwisata. Ini aspirasi yang akan kita ajukan ke Pemerintah Provinsi Bali untuk menjawab tantangan pendidikan di Buleleng, agar tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah,” tegasnya.
3. Subsidi untuk Sekolah Swasta
Menyoroti fenomena “berebut sekolah negeri”, Kresna Budi menilai faktor utama pemicunya adalah masalah finansial. Oleh karena itu, ia mendorong Pemprov Bali untuk mulai mengalokasikan anggaran subsidi bagi sekolah swasta.
“Kenapa orang tua memaksakan diri masuk ke sekolah negeri? Karena terbentur biaya. Harapan kita ke depan, Pemprov Bali memberikan kontribusi anggaran ke sekolah swasta supaya siswa di sana bisa gratis atau biayanya jauh lebih ringan,” imbuhnya.
4. Pemerataan Kualitas Guru (Rolling Guru)
Demi menghapus label “sekolah favorit” dan menciptakan keadilan akses pendidikan, ia mendukung penuh adanya kebijakan rolling atau perputaran guru-guru berprestasi ke sekolah yang selama ini dianggap belum unggul.
“Tugas negara adalah mewajibkan anak-anak sekolah 12 tahun. Kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur Bali serta Kadisdik Bali atas kerja samanya selama ini dalam mengawal distribusi siswa. Ke depan, kita ingin semua sekolah punya kualitas yang bagus dan merata,” pungkas Kresna Budi.
[ Editor : Sarjana ]
Kredit Editorial
- Editor: Nyoman Sarjana
