Berita Sarin Gumi Nusantara
RedaksiIndeks
News  

Hukuman Mati untuk Koruptor! Prabowo Ledakkan Bom Kebijakan, Pejabat Panik!

Foto : ( ilustrasi )

Jakarta, Balijani.id ~ Suasana di Istana Negara mendadak mencekam saat Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan paling kontroversial dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan suara baritonnya yang tegas, ia menyatakan bahwa mulai hari ini, siapa pun yang terbukti mencuri uang negara bahkan hanya Rp1 akan menghadapi hukuman mati. Pernyataan tersebut langsung meledak seperti dinamit di tengah ruang konferensi yang dipenuhi pejabat dan jurnalis.

Banyak yang awalnya mengira ini hanyalah retorika kampanye yang tak akan pernah terwujud. Namun, dalam hitungan menit, kebijakan ini resmi dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), memberikan kewenangan luar biasa bagi Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak para pelaku tanpa ampun.

Reaksi pun beragam. Media sosial meledak dengan dukungan dari masyarakat yang sudah muak dengan korupsi. Namun, di sisi lain, banyak pejabat mulai gelisah. Beberapa langsung mengecek ulang laporan keuangan mereka, sementara yang lain bahkan dikabarkan mengalami serangan jantung akibat ketakutan.

Di kantor-kantor pemerintahan, suasana berubah drastis. Seorang kepala dinas di Jawa Tengah yang pernah menggelapkan dana operasional sebesar Rp3.750 untuk rapat fiktif, mendadak didatangi petugas KPK. Pejabat yang dulu menganggap “uang kecil” bukan masalah, kini justru bisa berakhir di hadapan regu tembak.

Tak hanya di birokrasi, efek domino kebijakan ini mulai terasa di sektor usaha. Kontraktor mengeluh karena pejabat daerah kini terlalu takut menandatangani pencairan dana proyek. Di beberapa kementerian, para pegawai memilih menunda keputusan anggaran demi menyelamatkan diri, menyebabkan birokrasi yang sudah lambat menjadi semakin lumpuh.

Di tengah kepanikan ini, beberapa kepala daerah mencoba meminta kejelasan hukum terkait batasan korupsi skala kecil, namun hingga kini belum mendapat jawaban. Sementara itu, KPK mulai kewalahan menangani ribuan laporan yang masuk, sebagian besar justru berasal dari para pejabat yang ingin menyelamatkan diri dengan menyerahkan kolega mereka sendiri.

Indonesia kini memasuki babak baru dalam perang melawan korupsi. Namun, dengan kepanikan yang melumpuhkan pemerintahan dan ketakutan yang meluas di kalangan birokrat

[ Reporter : Sarjana ]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *