Muara Enim, Balijani.id ~ Dinamika perpolitikan di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan kini terasa semakin memanas, dikarenakan belum adanya kepastian untuk dilantiknya Wakil Bupati terpilih Kabupaten Muara Enim beberapa bulan yang lalu. Masih menjadi sorotan dan perbincangan hangat dari berbagai kalangan elemen masyarakat.
Kesan itu disampaikan oleh Deputi K-MAKI Kabupaten Muara Enim Drs Muklisin, Ketika dibincangi awak media bersama tokoh pemuda, ormas dan beberapa lembaga yang ada, Ketika bertepatan di acara takziah keluarga dari Ketua DPD JPKP Kabupaten Muara Enim Zulfadlil Azdhim Spd.
“Tentunya sebagai warga Kabupaten Muara Enim, ini menjadi perhatian. Ada apa sebenarnya sehingga terkesan tarik ulur pada pelantikan wakil bupati tersebut,” kata Muklis disela-sela acara.
Dirinya juga mempertanyakan, Sehubungan beredarnya rumor yang menyebutkan bahwa adanya upaya oknum kelompok tertentu yang berusaha agar pelantikan wakil bupati terlaksana pada tahun 2023 mendatang.
“Upaya rekonstruksi pelantikan wakil bupati, Tentunya akan menjadi beban transisi pemerintah defenitif, apalagi kalau sampai bulan April tahun depan adalah bulan realisasi anggaran. Lebih bagus menurut hemat kami, Lebih cepat lebih baik sehingga progres dan program daerah dapat segera terealisasi serta berjalan maksimal oleh wakil bupati terlantik nantinya,” harap Muklis.
Lebih jauh disebutkan olehnya, Demi mewujudkan jargon Kabupaten Muara Enim dan pengawasan RPJMD oleh masyarakat atas terlaksananya program pembangunan kabupaten tentunya harus didukung dengan komunikasi yang terjalin dengan elok antara pemangku kebijakan Pemkab dengan seluruh elemen masyarakat,” ungkapnya.
“Bagaimanapun juga, komunikasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan elemen masyarakat merupakan salah satu faktor pendorong dan cermin keberhasilan seorang kepala daerah,” lanjutnya.
Dirinya juga apresiasi atas sikap para Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim yang proaktif mendorong agar pelantikan wakil bupati yang juga dinantikan oleh masyarakat Kabupaten Muara Enim segera terlaksana,” ujar Muklis.
“Kiranya segera mungkin untuk dilakukan penetapan dan pelantikan wakil bupati terpilih sehingga bisa melanjutkan program pembangunan Kabupaten Muara Enim yang tertinggal ,” Harap Drs Muklisin diakhir perbincangan .
Ditemoat terpisah , Nathan , selaku Ketua Ormas PERPAM menanggapi dialog interaktif beberapa tokoh masyarakat dan lembaga kabupaten muara enim menyebutkan perlunya komunikasi dua arah yang terbina bagi pemerintah kabupaten muara enim sehingga diharapkan mampu dalam mengambil keputusan dan peran strategis demi kemajuan pembangunan setempat .
” Secara pribadi dan organisasi mengapresiasi serta mendukung langkah-langkah dan keputusan bersama yang diambil oleh Ketua beserta para anggota DPRD Kabupaten Muara Enim ,” Sebutnya diawal dialog .
Lebih lanjut menurutnya, sikap kompak dan solid para anggota DPRD tersebut untuk tidak akan melaksanakan pembahasan KUA PPAS dan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 .
” Apresiasi dan sudah tepat apa yang sudah diperjuangkan oleh DPRD ,” tambahnya .
” Jelas DPRD Kabupaten Muara Enim meminta kepastian atas surat dan perintah dari Kementerian Dalam Negeri agar melaksanakan Pemilihan Wakil Bupati sisa masa jabatan 2018-2023 berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku kemudian pelaksanaan itu sudah dilakukan namun barang tentu mereka akan meminta untuk dilantik atas perintah Kemendagri tersebut agar tidak timbul persepsi liar dikalangan masyarakat ,” Harapnya , seraya menambahkan agar pemangku kebijakan strategis segera menindaklanjuti perkembangan dan dinamika kabupaten Muara Enim , Sumatera Selatan.
[ BJ/Msd ]
