Jakarta, Balijani.id | Di tengah krisis ekonomi dan intervensi negara yang kian mencengkeram, masyarakat memerlukan harapan. Harapan bukanlah optimisme. Optimisme adalah suatu keyakinan bahwa segala sesuatu secara otomatis akan baik-baik saja, sering kali tanpa dasar realitas yang kokoh. Sebaliknya, harapan adalah menolak untuk membiarkan diri didikte oleh tekanan keadaan sekarang dan membuka cakrawala diri pada kemungkinan yang belum hadir.
Waktu adalah barang yang langka dan manusia memiliki preferensi waktu di mana secara alamiah lebih menghargai barang di masa sekarang daripada barang yang sama di masa yang akan datang. Manusia memilih untuk menunda konsumsi saat ini demi melakukan investasi pada proses produksi sehingga terjadi kemajuan ekonomi.
Namun, penundaan konsumsi ini membutuhkan jembatan psikologis yang kokoh, yaitu harapan bahwa masa depan memuat peluang. Jika masa depan diperkirakan gelap atau dipenuhi oleh ancaman penyitaan oleh penguasa, maka masyarakat akan memilih untuk menghabiskan semua sumber daya hari ini. Harapan merupakan jangkar yang memungkinkan manusia berpikir jangka panjang, mengonversi tabungan menjadi modal, dan membangun struktur produksi yang rumit demi kesejahteraan generasi mendatang.
Degradasi Ekonomi Akibat Hilangnya Kredibilitas Janji
Perekonomian tumbuh bukan dari desain tunggal seorang diktator, melainkan dari kepatuhan terhadap aturan-aturan moral tradisional tertentu, yaitu pemenuhan janji. Kesetiaan terhadap janji menjadi infrastruktur legal-moral utama bagi pasar. Pada saat janji dilanggar oleh negara, maka tatanan ekonomi akan mengalami degradasi. Hilangnya kredibilitas janji menghancurkan kemakmuran melalui beberapa hal, antara lain:
Penurunan Investasi Investasi adalah tindakan mengorbankan nilai riil saat ini demi nilai spekulatif di masa depan. Para pengusaha bersedia mengambil risiko ini jika mereka dapat membuat kalkulasi ekonomi yang rasional. Pada situasi pemerintah sering mengubah aturan main, melanggar hak milik pribadi, atau membatalkan janji-janji regulasi, para investor akan menarik diri. Investasi jangka panjang yang membutuhkan stabilitas tinggi seperti pembangunan infrastruktur, riset teknologi, dan eksplorasi sumber daya akan berhenti. Dana-dana investasi akan dialihkan ke aset-aset likuid jangka pendek atau dilarikan ke luar negeri. Akibatnya, akumulasi modal mengalami kemerosotan, merusak produktivitas jangka panjang masyarakat.
Lonjakan Inflasi dan Pelemahan Mata Uang Mata uang pada dasarnya adalah sebuah kontrak sosial yang berwujud janji. Di atas selembar kertas tertulis janji tersirat dari Bank Indonesia bahwa daya beli mata uang tersebut akan dijaga dengan bijak. Saat pemerintah melanggar janji ini dengan mencetak uang demi mendanai defisit anggaran yang ugal-ugalan, pemerintah sedang melakukan tindakan pengkhianatan terhadap rakyatnya. Inflasi adalah bentuk pelanggaran janji moneter. Ketika inflasi melonjak, harga-harga tidak lagi mencerminkan kelangkaan melainkan mencerminkan degradasi kepercayaan terhadap janji pemerintah. Mata uang melemah, kehilangan fungsinya sebagai alat penyimpan nilai yang andal, dan mendorong masyarakat melakukan spekulasi aset tidak produktif.
Daya Juang Sektor Informal
Di saat ketidakpercayaan merajalela, masyarakat yang miskin modal sosial akan berubah menjadi masyarakat yang paranoid. Kontrak-kontrak harus ditulis dengan biaya hukum yang sangat mahal, setiap transaksi dicurigai, dan kolaborasi skala besar menjadi mustahil dilakukan. Kemunduran ekonomi suatu negara dimulai dari pembusukan perlahan ketika aturan hukum kalah oleh kalkulasi politik jangka pendek.
Namun, dari sejarah ekonomi terbukti bahwa masyarakat yang didorong oleh modal harapan akan merespons melalui adaptasi dan inovasi di sektor informal. Mereka adalah:
Pedagang yang beralih ke sistem barter atau mata uang asing yang lebih stabil.
Investor lokal yang mengalihkan dana ke sektor riil yang tangguh terhadap inflasi.
Pelaku UMKM yang roda bisnisnya terus berputar.
Melalui inilah fondasi ekonomi riil masyarakat tetap hidup dan menolak ikut hancur bersama kegagalan pemerintah.
[ Editor : Sarjana ]
