Buleleng, Balijani.id ~ Diskusi politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Buleleng berlangsung alot di Gedung Wanita Laksmi Graha, Singaraja. Acara bertajuk, “Siapa Paling Siap Jadi Pilot Denbukit” ini diadakan oleh Komunitas Jurnalis Buleleng (KJB) dan menarik perhatian berbagai kalangan
Berbagai tanggapan Aktivis Anti Korupsi Buleleng, Anthonius Sanjaya Kiabeni, dari Gema Nusantara (Genus), Anggas Tokoh Masyarakat dan Mantan Camat Suyasa, termasuk wartawan Senior Francelino XXF mengkritisi pemaparan para calon kandidat.
Menurut Anthon, para calon bakal bupati Buleleng, tidak memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat tentang sistem pembangunan bandara baru di Buleleng.
Apalagi terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak, kenapa harus serentak dilakukan.
Pertama ia menggaris bawahi adalah dari pemaparan para calon kandidat tadi, di luar sistem, semua ini karena penyebutan bandara paling utara tidak ada dalam sistem pembangunan bandara baru di Buleleng. Ini adalah fakta.
” Kita tidak mendengar salah satu kandidat pun menyebutkan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mengapa pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden dilakukan serentak dalam satu tahun anggaran. Semua aturan itu sudah digabungkan. Apa dampak dan manfaatnya?” ujar Anthon Kiabeni.
Ia juga menyoroti bahwa meskipun pembangunan bandara masuk dalam program kampanye, masalah korupsi tetap menjadi perhatian utama.
“Perilaku koruptif yang ada sekarang harus dihadapi oleh kita semua, termasuk adik-adik mahasiswa,” tambahnya.
Berbeda dengan Kiabeni, Anggas, salah satu peserta diskusi, fokus pada isu korupsi dan langsung bertanya kepada Sugawa Korry mengenai dugaan penyelamatan anggaran oleh seorang anggota DPRD dan dijadikan jargon nya dibeberapa Billboard dan Baliho.
“Mohon maaf, saya hanya ingin fokus pada membangun tanpa korupsi. Apakah benar seorang anggota DPR ini menyelamatkan anggaran 98 miliar?” tanyanya.
Sugawa Korry menjawab pertanyaan tersebut dengan menjelaskan situasi yang terjadi setelah bandara diperlebar terkait kapasitas landasan pacu bandara sudah terbatas.
“Setelah diperlebar, kapasitas mencapai 19 juta, dan akibatnya, kemacetan sudah luar biasa. Oleh karena itu, diperlukan alternatif untuk mengurai kemacetan, karena kemacetan sangat berpengaruh terhadap pariwisata kita. Kebersihan, keamanan, dan kesehatan juga penting. Jika kemacetan menjadi promosi negatif di luar negeri, itu akan menghambat kemajuan pariwisata kita,” ucap Sugawa Korry
Dijelaskan Sugawa Korry bahwa perekonomian di Bali sangat tergantung pada pariwisata. Oleh karena itu, regulasi hasil revisi peta RTRW harus memperhatikan keseimbangan pembangunan antara Selatan dan Utara Bali.
Sugawa Korry juga menambahkan bahwa wacana kawasan celukan bawang sudah dicanangkan sejak tahun 1996 melalui peta RTRW, namun kendala utama adalah pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo, yang lebih berfokus pada keuntungan.
“Oleh karena itu, saya mencanangkan agar kawasan celukan bawang dijadikan kawasan ekonomi khusus,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa saat menjelang pemilu, KPU mengusulkan kebutuhan untuk pemilu kepada DPRD.
“Setelah membandingkan dengan daerah lain, kami menyadari permintaan KPU memang lebih besar. Kami melakukan penyesuaian anggaran berdasarkan studi perbandingan. Itulah yang kami sampaikan melalui forum ini,” tutupnya.
Diskusi ini memperlihatkan berbagai pandangan dan pertanyaan kritis dari peserta, menunjukkan antusiasme masyarakat Buleleng dalam menghadapi Pilkada mendatang terutama menyangkut isu isu kemiskinan, birokrasi dan pengembangan UMKM, eksistensi subak yang minim perhatian serta Bandara Bali Utara yang masih mengambang kejelasannya.
Repoter : Sarjana
