Muara Enim, Balijani.id – Sambutan pengantar pada saat rapat pembahasan pleno DPRD kabupaten muara enim terhadap Raperda tentang susunan perangkat daerah dan elektabilitas untuk mendukung jalannya pemerintahan daerah kabupaten muara enim , Termasuk keseimbangan tugas pokok dan fungsi pada beberapa SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten muara enim dengan memperhatikan keseimbangan antara kewenangan Pusat dan Daerah .
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Pj Bupati Muara Enim , H Nasrun Umar SH MM , Ketika memberikan sambutan pengantar didepan rapat paripurna DPRD kabupaten muara enim .
” Sehubungan lelang jabatan ataupun pejabat pratama , Yang dapat diikuti oleh pejabat baik di lingkungan pemerintah kabupaten muara enim maupun juga oleh pejabat di lingkungan pemerintah provinsi sumatera selatan . Dengan tidak mengenyampingkan potensi dan putra lokal , Tetapi juga terhadap panitia seleksi yang dilakukan dengan transparan dan akuntabel ,” Sebut H Nasrun Umar SH MM , Ketika memberikan sambutan pengantar dalam rapat paripurna DPRD kabupaten Muara Enim .
Menanggapi hal tersebut , Drs Muklis , Seorang aktivis di Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Independen (K-MAKI) Muara Enim saat berjumpa di kediaman seputaran Kelurahan Pasar 2, Senin (14/3/2021) ,Menyoroti persoalan lelang , Salah satunya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim yang digelar sekitar bulan Juli- Agustus Tahun 2021 yang lalu.
Lelang jabatan itu diduga seperti dipaksakan, karena pada lelang itu jelas sudah sah secara peraturan, hukum dan undang-undang diantaranya Peraturan MENPAN-RB nomor 15 tahun 2019 dan undang-undang nomor 5 tahun 2014 yang ada 3 orang peserta tersebut. Namun di tengah jalan lelang malah dibatalkan dengan alasan salah seorang peserta diduga terdampak Covid-19,” terang Muklis.
Lebih lanjut, sebenarnya itu bukan suatu alasan untuk membatalkan lelang, karena akan timbul dugaan-dugaan ditengah masyarakat, Ada apa pada lelang jabatan tersebut sampai dibatalkan,” ujarnya.
“Seharusnya Penjabat (PJ) Bupati Kabupaten Muara Enim mau tidak mau atau suka tidak suka harus memilih salah satu dari 2 orang peserta tersebut yang masih tersisa. Seperti diawal tadi dikarenakan salah seorang peserta diduga mundur karena terdampak Covid-19,” terangnya.
Muklis menambahkan, Setelah lelang tersebut dibatalkan sekarang lelang tersebut diulang kembali dengan peserta yang sama yaitu Slamet Oku Asmana, dr Eny Zatilah MKM dan Tumpuk Susmiati (3 orang itu lagi).
“Disini timbul pertanyaan, apakah karena peserta yang ikut lelang kemarin mengundurkan diri pada lelang pertama tersebut, diduga harus dipaksakan untuk menduduki jabatan kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim yang baru,” ungkap Aktivis K-MAKI ini kepada awak media.
Selanjutnya, Memang kalau kita soroti mengenai ada tidaknya kerugian negara jelas diduga kuat menimbulkan kerugian negara. Walaupun dana lelang tersebut dianggarkan secara global,” katanya dengan suara yang lantang.
“Untuk itu kami dari Aktivis K-MAKI Kabupaten Muara Enim meminta kepada rekan-rekan aktivis dan wartawan di Bumi Serasan Sekundang untuk ikut juga melakukan kontrol sosial dengan menyoroti permasalahan serta persoalan yang ada di Kabupaten Muara Enim khususnya masalah lelang jabatan,” ujar Drs Muklis.
Kedepan, kami akan lebih dalam menelusuri hal ini dan juga akan membangun komunikasi langsung dengan KEMENPAN-RB, KEMENDAGRI, KASN dan Gubernur Provinsi Sumsel untuk membahasnya lebih jauh,” tandasnya.
Disisi lain, Feri Kurniawan ST selaku Deputy K-MAKI Provinsi Sumsel juga memberikan tanggapannya, Kalau membatalkan lelang karena alasan perserta tidak memenuhi syarat maka peserta yang gagal lelang tidak di perbolehkan ikut lelang lagi.
“Kalau ikut lelang lagi maka hal ini tentunya melanggar undang – undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yg tidak sehat,” tambah Feri Kurniawan.
Kemudian, Kalau memang lelang di inginkan ke suatu pihak yang di tunjuk maka bermainlah cantik karena Muara Enim saat ini termasuk zona hitam korupsi di Indonesia,” pungkas Deputy K-MAKI.
Saat dikonfirmasi via whatsapp pribadinya, Harson Kepala BPKSDM Pemkab Muara Enim menjawab, sebagaimana dimaklumi bahwa proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama termasuk Kadinkes Kabupaten Muara Enim sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) membentuk pansel untuk melaksanakan seleksi. Hasil seleksi dilaporkan oleh pansel kepada PPK.
“Selanjutnya PPK memilih salah satu dari yang dilaporkan oleh pansel untuk selanjutnya dilaporkan kepada KASN,” imbuh Harson.
Kemudian, dilakukan lagi seleksi JPT sesuai ketentuan yang saat ini masih dalam proses izin pengangkatan dan pelantikannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Sumsel ,” Pungkasnya , Kepada awak media. ( 006/red )
