Buleleng, Balijani.id ~ Kasus mafia tanah di Bukit Ser, Desa Pemuteran, terus bergulir dan menarik perhatian berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM). Ketua LSM Gema Nusantara, Antonius Sanjaya Kiabeni dan juga terkenal Penggiat Anti Korupsi menyatakan sikap tegas terkait perkembangan kasus ini. Ia menekankan bahwa kasus ini harus ditangani dengan serius dan melibatkan berbagai pihak.
“Kasus ini besar dan bersifat ekstraordinari. Harus dikeroyok bersama-sama agar segera terungkap dengan terang benderang,” tegas Anthonius.
Ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah bertemu langsung dengan Kapolres Buleleng untuk menyampaikan sikap bersama dari LSM Gema Nusantara.
“Kami hadir dengan semangat yang tegak lurus, dan kami meminta Kapolres juga bersikap demikian dalam penanganan kasus ini,” ujarnya.
Anthonius menambahkan, banyak pihak telah diperiksa oleh kepolisian, namun ia mendesak agar proses penyelidikan segera dinaikkan ke tingkat penyidikan. Menurutnya, langkah ini penting untuk menyita dokumen-dokumen terkait dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dianggap menjadi kunci utama dalam membongkar kasus ini.
“Kami mohon agar surat keputusan BPN Kabupaten Buleleng diperiksa. Kok bisa menerbitkan pengabulan kepada para pemohon, sementara ada masyarakat yang merasa dirugikan? Kami mendesak agar semua bukti ini segera diungkap,” tambahnya.
Anthonius juga mengingatkan bahwa kasus ini sudah menjadi perhatian publik, bahkan ia telah melaporkannya kepada Penjabat (PJ) Bupati Buleleng serta pejabat terkait lainnya.
“Kasus ini akan kami jadikan kado 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai simbol pembersihan dari Buleleng,” ujarnya tegas.
Ia pun memberikan peringatan keras kepada semua pihak, termasuk penegak hukum dan pejabat, agar tidak bermain-main dengan kasus ini.
“Jika ada yang bermain-main, akan berurusan langsung dengan Presiden. Kami juga tidak segan untuk mendorong DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) jika kasus ini tidak kunjung diselesaikan,” tutup Anthonius.
Kasus mafia tanah di Bukit Ser kini menjadi ujian integritas aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Semua mata kini tertuju pada langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh pihak terkait.
[ Reporter : Sarjana ]
