Jakarta, Balijani.id| Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tancap gas mendorong percepatan pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa. Langkah ini disebut sebagai strategi besar pemerintah untuk menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan wilayah, sekaligus memperkuat konektivitas nasional. Arahan tersebut disampaikan AHY saat memimpin rapat koordinasi lanjutan pengembangan jaringan kereta api Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS) di Stasiun Tanah Abang, Selasa (22/4/2026).
Dalam penegasannya, AHY menyebut proyek lintas pulau ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
“Ini visi besar Presiden. Kita tidak ingin Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tertinggal. Kereta api terintegrasi akan memangkas biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah,” tegas AHY.
Ketimpangan Nyata, Saatnya DikejarAHY mengakui, pembangunan transportasi berbasis rel di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara lain. Namun, ia menekankan kondisi tersebut harus menjadi pemicu kerja nyata, bukan alasan untuk pesimis.
Saat ini, kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional masih sangat rendah:Penumpang: sekitar 4%Logistik: hanya 1%Padahal, moda ini dikenal efisien dan ramah lingkungan, dengan kontribusi emisi gas rumah kaca di bawah 1 persen.
“Kereta api adalah solusi masa depan—efisien, rendah emisi, dan berdaya ungkit tinggi. Ini harus kita dorong serius menuju target net zero emission,” ujarnya.
Kalimantan dari Nol, Sulawesi TerintegrasiAHY juga memetakan strategi berbeda untuk tiap wilayah:Sumatra: penguatan jaringan eksisting + ekspansi jalur baruKalimantan: pembangunan dari nol (greenfield project)Sulawesi: integrasi dengan kawasan industri dan komoditas unggulanKhusus Kalimantan, ia menyebut belum adanya jaringan rel justru menjadi peluang emas untuk membangun sistem yang lebih modern dan terencana.
Butuh Rp1.200 Triliun, Tak Bisa Andalkan APBNUntuk merealisasikan target sekitar 14.000 km jaringan baru hingga 2045, dibutuhkan investasi jumbo mencapai Rp1.100–1.200 triliun.AHY menegaskan, pembiayaan tidak bisa hanya mengandalkan APBN.
“Harus ada creative financing, kolaborasi dengan swasta, dan keterlibatan semua pihak. Ini investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia,” jelasnya.
Ia juga menyoroti peran pemerintah daerah yang dinilai masih belum optimal dalam mendukung transportasi publik, meski memiliki potensi pendapatan sektor transportasi yang besar.Harus Terintegrasi, Bukan Parsial
Menutup arahannya, AHY mengingatkan bahwa pembangunan perkeretaapian tidak boleh dilakukan secara parsial.
“Kereta api harus terhubung dengan tata ruang, pusat ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Ini kerja besar yang butuh sinergi semua pihak,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi titik awal perumusan strategi konkret untuk mempercepat pembangunan jaringan perkeretaapian nasional yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam rapat tersebut sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kepala BRIN, Wakil Menteri Dalam Negeri, hingga jajaran BUMN sektor transportasi.
[ Editor : Sarjana ]
